Duet Puan Maharani – Prabowo Subianto berpeluang menjadi calon tunggal di Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024. Keduanya berasal dari partai dengan perolehan suara terbesar di Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Dua parpol yang saat ini, bersama 5 parpol lain, mendominasi parlemen dan beberapa kadernya masuk dalam kabinet. Secara aturan, calon tunggal dalam Pilpres 2024 juga dimungkinkan oleh Undang-Undang Pemilu.
Meski peluang ada dan dibenarkan oleh aturan, realisasi duet Puan – Prabowo tentu tidak semudah mengedipkan mata. Banyak kendala, tantangan, dan potensi halangan dari beragam pihak. Selebihnya juga ada beragam nilai kemanfaatan.
Puan dan Prabowo sebenarnya memiliki latar historis yang kuat dalam sejarah politik Indonesia. Hubungan politik putus nyambung.
Puan adalah cucu dari Proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Nasional Indonesia (PNI), Soekarno. Prabowo anak dari Soemitro Djojohadikoesoemo yang tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI). Pada masa itu, hubungan politik Soekarno dengan Soemitro tidak bisa dibilang bagus. PSI kerap berseberangan dengan PNI. Bahkan di akhir era pemerintahan Soekarno, Soemitro dikaitkan dengan pemberontakan PRRI. Selanjutnya pada masa pemerintahan Soeharto, Soemitro menjadi begawan ekonomi yang disegani. Sebaliknya, keluarga keturunan Soekarno terpinggirkan.
Hubungan politik keturunan Soekarno dan Soemitro akhirnya cair pada Pilpres tahun 2009. Megawati (ibu kandung Puan) maju menjadi calon presiden dengan berpasangan dengan Prabowo. Lalu pada Pilpres 2014 dan 2019, rivalitas politik kembali terjadi karena beda kubu. Melalui pertarungan politik yang sengit, dengan bumbu beragam hoaks media sosial saat kampanye, Prabowo kalah.
Tetapi tidak ada musuh abadi dan teman abadi dalam politik. Kendaraan politik bisa tiba-tiba belok kanan tanpa lampu sein. Toh akhirnya, setelah kalah Pilpres, Prabowo masuk dalam koalisi pemerintahan dengan menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Momentum Lebaran kemarin kian memerlihatkan hubungan intim di antara keduanya. Prabowo Subianto menyambangi kediaman Megawati Soekano Putri. Melalui jamuan rendang ayam khas Megawati, mereka berbincang akrab. Banyak kalangan menduga, pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak sekadar silaturahmi Lebaran. Juga sekaligus pembahasan politik. Pilpres 2024. Wacana duet Puan – Prabowo pun mencuat.
Peta politik saat sekarang, PDIP dan Gerindra berada dalam koalisi pendukung pemerintah. Bersama-sama dengan 5 partai lain. Koalisi ini menguasai 82 persen kursi di DPR RI. Terdiri dari PDIP 22,26 persen, Golkar 14,78 persen, Gerindra 13,57 persen, NasDem 10,26 persen, PKB 10,09 persen, PAN 7,65 persen, PPP 3,30 persen. Praktis di kubu oposisi pemerintah hanya memiliki 12 persen kursi parlemen. Terdiri dari Partai Demokrat 9,39 persen dan PKS 8,70 persen.
Melalui hitung-hitungan politik praktis, koalisi yang dimotori oleh PDIP berpeluang lanjut ke Pilpres 2024. Tinggal menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Jatah partai-partai lain nantinya diakomodasi dalam jabatan menteri. Mungkin juga jabatan di BUMN.
Jika hitung-hitungan politik praktis itu benar terjadi, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tinggal sebagai penonton Pilpres. Keduanya tidak bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden.
Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 mengatur bahwa partai atau koalisi partai hanya bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden jika berhasil memperoleh minimal 25 persen suara sah atau 20 persen kursi di DPR. Dua syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh Demokrat dan PKS. Sebab total kursi parlemen keduanya hanya 18 persen, total suara sah keduanya justru hanya 16,98 persen (Demokrat 7,77 persen dan PKS 8,21 persen).
Kendala internal partai koalisi dalam Pilpres 2024 adalah penentuan nama calon presiden dan calon wakil presiden. Kalau berdasarkan perolehan suara sah dalam Pemilu 2019, PDIP layak mengambil posisi capres dan Gerindra mengambil posisi calon wakil presiden. Tetapi kalau berdasarkan perolehan kursi legislatif, PDIP calon presiden dan Golkar wakil presiden.
Persoalannya, beberapa partai koalisi telah terlanjur menjagokan kader masing-masing untuk diajukan sebagai calon presiden. PDIP memiliki kader Puan Maharani yang merupakan Ketua DPR sekaligus putri dari Megawati. PDIP juga memiliki Ganjar Pranowo yang saat sekarang hampir selalu merajai survei elektabilitas. Gerindra memiliki Prabowo. Golkar dengan Airlangga Hartarto dan PKB dengan Muhaimin Iskandar.
Apakah PDIP sebagai pemenang Pemilu bersedia sebatas mendapat jatah calon wakil presiden? Apalagi dalam 2 kali Pilpres terakhir, kader PDIP (Joko Widodo) senantiasa berhasil menang. Setelah 2 kali menjadi calon presiden, apakah Prabowo bersedia turun menjadi calon wakil presiden? Bagaimana dengan Golkar dan PKB?
Pilihan paling rasional, PDIP mendapat jatah menentukan calon presiden dan Gerindra mengajukan wakilnya. Puan – Prabowo. Duet yang paling mungkin bisa diterima oleh partai-partai koalisi.
[berita-terkait number=”5″ tag=”ribut-wijoto”]
Jika itu benar terjadi, Puan – Prabowo bakal menjadi calon tunggal di Pilpres 2024. Mereka berhadapan dengan kotak kosong.
Jika itu benar terjadi, calon tunggal Pilpres 2024 bakal berpengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi dan politik Indonesia. Reaksi publik mungkin juga bakal beragam. Tudingan konspirasi politik dagang sapi bisa menghunus tajam. Aksi boikot Pilpres bisa merebak. Istilah populer cebong dan kampret mungkin hilang, berubah istilah lain yang entah apa.
Partai koalisi yang mengusung calon tunggal mungkin bakal menggelontorkan beragam apologi. Bahwa pilihan politik mereka demi mendinginkan situasi politik. Tidak ingin mengulang panasnya situasi politik saat Pilpres 2024 dan Pilpres 2019. Mereka mungkin juga beralasan, calon tunggal bakal banyak memangkas biaya kampanye, upaya menciptakan demokrasi murah. Selebihnya, entahlah, segala hal masih mungkin terjadi. [but]
