Surabaya (beritajatim.com) – PT PAL Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga mencapai 50% pada produk-produknya.
Langkah strategis ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.
Target ambisius ini diungkapkan oleh Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Diana Rosa, sebagai respons atas pernyataan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, saat kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Bandung pada Rabu (9/4/2025).
Dalam kunjungan reses tersebut, Komisi VI DPR RI melakukan pengawasan terhadap BUMN industri pertahanan yang tergabung dalam Holding Defend ID. Andre Rosiade menekankan urgensi peningkatan TKDN hingga 50% bagi kemajuan industri pertahanan dalam negeri.
Menanggapi aspirasi DPR RI, Diana Rosa menjelaskan bahwa PT PAL telah menyiapkan langkah strategis melalui penguatan ekosistem industri pertahanan maritim. Upaya ini akan diwujudkan melalui kolaborasi riset dengan akademisi serta sinergi yang erat antar pelaku industri.
“Tentunya, upaya ini memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rosa menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto terkait regulasi TKDN yang lebih fleksibel dan realistis. Menurutnya, kebijakan yang adaptif akan menjadi pendorong percepatan pertumbuhan ekosistem industri dalam negeri, khususnya industri pertahanan, sehingga mampu bersaing secara global.
“Ekosistem industri yang matang tidak hanya berfokus pada kemampuan produksi, tetapi juga pada keberlanjutan riset dan kualitas sumber daya manusia. Inilah yang akan menjadikan Indonesia bukan sekadar pasar, melainkan pemain aktif di kancah global,” tandas Diana Rosa penuh optimisme.
Sebelumnya, dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk merumuskan kembali regulasi TKDN dengan pendekatan yang lebih lentur dan sesuai dengan realitas di lapangan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga daya saing industri nasional di kancah internasional.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya meninjau kembali kebijakan TKDN agar tidak membebani pelaku industri dalam negeri. Beliau menekankan bahwa isu kandungan lokal tidak hanya sebatas aturan formal, tetapi juga mencakup aspek mendasar seperti kualitas pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan penguasaan teknologi.
Langkah strategis PT PAL Indonesia untuk menggenjot TKDN hingga 50% sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Dengan dukungan ekosistem yang kuat dan regulasi yang adaptif, industri maritim nasional diharapkan dapat semakin maju dan berdaya saing di tingkat global.[rea]
