Surabaya (beritajatim.com) – Pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan terus menuai perdebatan. Di satu sisi, proyek ini dinilai belum matang secara administratif, namun di sisi lain dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan layanan kesehatan.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menolak pandangan sebagian anggota dewan yang menyarankan agar pembangunan rumah sakit ditunda. Dia menyebut bahwa wilayah Surabaya Selatan hingga kini masih kekurangan akses terhadap layanan medis yang representatif.
“Selama ini, warga di Surabaya Selatan masih menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan yang memadai. Kehadiran rumah sakit di wilayah ini sangat penting agar layanan tidak hanya terkonsentrasi di tengah kota atau wilayah barat saja,” ujar Fathoni, Minggu (13/4/2025).
Menurut politisi Partai Golkar itu, proyek rumah sakit merupakan bentuk nyata pemerataan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Dia menyebut bahwa setiap kawasan di Surabaya, baik timur, barat, utara maupun selatan, berhak atas fasilitas kesehatan yang setara.
“Kalau RS sudah ada di wilayah timur, pusat dan barat, maka selatan dan utara juga harus mendapat bagian. Ini soal hak warga Surabaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan merata,” tegas dia.
Fathoni juga mengingatkan bahwa pembangunan RS Surabaya Selatan merupakan bagian dari janji kampanye Wali Kota Eri Cahyadi yang tertuang dalam visi misi pembangunan kota. Oleh karena itu, dia mengimbau semua pihak untuk tetap memegang komitmen terhadap harapan masyarakat.
“Pembangunan rumah sakit ini adalah bagian dari komitmen Wali Kota kepada masyarakat. Ini bukan hanya janji politik, tapi wujud tanggung jawab dalam menciptakan Surabaya yang lebih sehat dan sejahtera,” jelasnya.
Terkait kritik soal belum rampungnya visibility study dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Fathoni menilai hambatan tersebut bersifat administratif dan bukan alasan untuk menunda kebutuhan publik. Dia mendorong agar pemerintah kota dan legislatif segera mencari solusi.
“Kalau setiap program selalu ditunda dengan alasan teknis, maka kapan masyarakat akan merasakan manfaatnya? Kita harus bergerak cepat dan tepat. Jadi penundaan bukan sebuah solusi saat ini,” tegasnya.
Isu yang juga mengemuka adalah rencana penggunaan lahan lapangan olahraga untuk lokasi rumah sakit. Fathoni menyarankan agar pemerintah kota membuka ruang diskusi dengan warga guna mencari alternatif terbaik tanpa mengorbankan fasilitas publik.
“Sehingga masyarakat mendapatkan yang terbaik dan komprehensif. Mulai dari kesehatan hingga sarana olahraga. Jadi semboyan Mens sana in corpore sano bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, kritik datang dari anggota Pansus LKPJ, Aning Rahmawati, yang menilai pembangunan RS Surabaya Selatan masih belum siap secara perencanaan. Dia menyarankan agar anggaran dialihkan untuk penguatan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) yang secara finansial terbukti sehat.
“Dengan visibility study yang sudah ada, dalam lima tahun dana Rp500 miliar akan kembali. Ini investasi yang jelas, dibandingkan dengan RS Surabaya Selatan yang sampai sekarang belum jelas prosesnya karena masih menunggu pengesahan RTRW,” tegas Aning.
Dia menilai dana sebesar Rp305 miliar lebih tepat digunakan untuk pengembangan RSUD BDH yang telah menunjukkan pendapatan melebihi pengeluaran dan sudah siap dikembangkan dengan lahan yang tersedia.
“Kalau kita bicara efektifitas waktu, sepertinya tidak mungkin pembangunan RS Surabaya Selatan bisa dilakukan tahun ini. Jadi kenapa tidak difokuskan saja ke RS yang sudah jelas pengembaliannya, seperti BDH?” ucapnya. [asg/aje]
