Yogyakarta (beritajatim.com)– Program makan siang dan pemberian susu gratis pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran kedepan dikhawatirkan Indonesia bakal mengalami defisit hingga 2 juta ekor sapi perah laktasi. Sebagai solusi sebelum menjalankan program ini Kementerian Pertanian (Kementan) merekomendasikan supaya Indonesia mampu menyediakan tambahan 2 juta ekor sapi perah laktasi sendiri untuk memenuhi kebutuhan susu.
Pemerintah Prabowo Gibran berencana akan melaksanakan program pemberian makan siang dan susu gratis pada 82,9 juta orang yang terdiri dari siswa sekolah, santri dan ibu hamil.
Untuk pemenuhan susu gratis ini saja, diperkirakan sekitar 4,1 juta ton kebutuhan susu sapi per tahun. Diluar program tersebut, kebutuhan reguler untuk konsumsi susu nasional sekitar 4,6 juta ton. Sementara produksi susu nasional hanya 0,9 juta ton per tahun.
”Artinya kita ada kekurangan sekitar 7,8 juta ton atau setara 2 juta ekor sapi perah laktasi,” kata Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Kementan RI, Ir. Tri Melasari, M.Sc dalam siaran pers yang diterima beritajatim.com Kamis {14/3/2024) usai melakukan diskusi berkaitah dengan kebutuhan daging dan susu.
Untuk produksi sapi perah nasional sekarang ini menurutnya masih didominasi oleh skala usaha peternakan rakyat dengan prosentase sekitar 90 persen. Umumnya setiap peternak memiliki 2-3 ekor sapi dengan produksi rata-rata 8-13 liter per ekor per hari. Jumlah produksi tersebut diperkirakan terjadi penurunan pasca terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sebagian besar menyerang ternak sapi perah.”Diperlukan upaya khusus untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas sapi perah nasional,” katanya.
Khusus program pemenuhan pemberian susu gratis 200 ml per hari, menurut Tri Melasari diperlukan mendatangkan 1,1 juta ekor sapi perah dari Australia, Selandia Baru, Brasil, dan Amerika Serikat.
Sementara untuk wilayah peruntukan pemberian susu gratis ini menurut hitungannya, alokasi terbanyak sekitar 55,95 persen di area pulau Jawa, diikuti area Sumatera 21,75 persen , lalu Kalimantan 6,18 persen, Sulawesi 7,36 persen, Bali, NTT dan NTB sekitar 5,57 persen. Adapun Papua dan Maluku sekitar 3,19 persen.
Selain masih minimnya produksi susu sapi nasional, pemerintah juga menghadapi kualitas pemenuhan susu agar sesuai standar dan usaha untuk meningkatkan manajemen usaha. ”Peternakan rakyat ini berpotensi bisa menyerap tenaga, tapi masih minim perusahaan yang bergerak di peternakan sapi perah sehingga diperlukan dukungan pemerintah apalagi lahan untuk peternakan sapi perah masih sangat luas di luar pulau Jawa,” katanya. [aje]
