Surabaya (beritajatim.com)– Israel dan AS melancarkan serangan berskala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bertujuan untuk menjatuhkan republik Islam tersebut hingga menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Sabtu waktu setempat.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan sikap kerasnya terhadap program nuklir Iran. Dalam pesan sejumlah pernyataan publik, Trump menekankan bahwa Teheran tidak akan pernah diizinkan memiliki senjata nuklir.
Trump mengklaim bahwa serangan pada Juni lalu telah berhasil melumpuhkan program nuklir Iran. Ia bahkan menyebut langkah militer tersebut sebagai tindakan yang telah “menghancurkan” kemampuan nuklir negara itu. Namun, pada pekan ini, ia menyatakan bahwa Teheran kembali berupaya membangun ulang program tersebut.
“Bayangkan betapa beraninya rezim ini jika mereka pernah memiliki dan benar-benar dipersenjatai dengan senjata nuklir sebagai sarana untuk menyampaikan pesan mereka,” ujar Trump pada Sabtu.
Alasan Serangan dan Tuduhan Ancaman Nuklir
Amerika Serikat bersama Israel sebelumnya menyebut bahwa Iran semakin dekat dengan kemampuan memproduksi senjata nuklir. Klaim tersebut menjadi salah satu dasar dilakukannya pemboman pada Juni.
Meski demikian, International Atomic Energy Agency (IAEA) dan komunitas intelijen Amerika Serikat secara terpisah menilai bahwa Iran telah menghentikan program pengembangan senjata nuklirnya sejak 2003. Pemerintah Iran sendiri secara konsisten membantah pernah berupaya mengembangkan senjata nuklir.
Sebagai negara pihak dalam Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), Iran menyatakan memiliki hak untuk memperkaya uranium untuk tujuan sipil, termasuk kebutuhan energi.
Namun, negara-negara Barat menilai tidak ada justifikasi sipil yang kredibel atas tingkat pengayaan uranium yang telah dicapai Iran. IAEA juga menyatakan kekhawatiran serius terhadap aktivitas tersebut, dengan menegaskan bahwa tidak ada negara lain yang melakukan pengayaan pada level serupa tanpa pada akhirnya mengarah pada pengembangan senjata nuklir.
Dalam pidato kenegaraannya dan kembali pada Sabtu, Trump juga menyoroti perkembangan program rudal Iran. Ia menyebut kemajuan tersebut sebagai ancaman yang kian meningkat bagi Amerika Serikat dan sekutunya.
Menurut Trump, Iran terus berupaya memperluas kemampuan militernya. “Untuk terus mengembangkan rudal jarak jauh yang sekarang dapat mengancam teman dan sekutu kita yang sangat baik di Eropa, pasukan kita yang ditempatkan di luar negeri, dan dapat segera mencapai tanah air Amerika,” katanya.
Pernyataan tersebut mempertegas posisi Washington yang memandang kombinasi program nuklir dan pengembangan rudal Iran sebagai risiko strategis serius, tidak hanya bagi kawasan Timur Tengah tetapi juga bagi stabilitas global.
Pidato Nuklir Soekarno Tahun 1965
Wacana Indonesia pernah berambisi memiliki senjata nuklir kembali mencuat setelah pernyataan Budiman Sudjatmiko Kepala BP Taskin pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran, dalam sebuah podcast di Cokro TV beberapa bulan lalu.
Dalam perbincangan tersebut, eks pentolan Partai Rakyat Demokratik (PRD) menyebut bahwa Indonesia secara karakter politik tidak mudah melahirkan presiden dengan retorika keras, kecuali Soekarno atau Bung Karno.
Ia menyinggung salah satu pidato monumental Soekarno pada 1965 yang menyatakan rencana Indonesia membangun senjata nuklir.
“Karena Bung Karno dulu berencana membuat nuklir. Gara-gara dia pidato mau bikin nuklir. Oktober 1965 dia langsung lewat. ‘Aku mau buat senjata nuklir.. Terus kemudian ya sudah lewat selesai,” ujar Budiman dalam podcast tersebut.
Gagasan Indonesia memiliki bom atom bukan sekadar isu politik belaka. Dalam buku Nuklir Sukarno: Kajian Awal atas Politik Tenaga Atom Indonesia 1958-1967 karya Teuku Reza Fadeli, dijelaskan bahwa perkembangan teknologi nuklir di Republik Rakyat Cina (RRC) memengaruhi pandangan Soekarno terhadap arah pengembangan nuklir nasional.
Pada Kongres Muhammadiyah di Bandung, 24 Juli 1965, Soekarno secara terbuka menyampaikan bahwa Indonesia dalam waktu dekat akan memiliki senjata nuklir. Pidato tersebut menjadi salah satu penegasan politik berdikari—berdiri di atas kaki sendiri—yang digaungkan Soekarno dalam berbagai kesempatan.
Dalam pidatonya, Bung Karno menegaskan bahwa ambisi nuklir itu bukan untuk agresi, melainkan demi menjaga kedaulatan bangsa.
“Insya Allah di waktu dekat kita membuat bom atom sendiri! Wah, jangan kata, bom atom bom atom-an, ini apakah kita itu dijadikan agresor? Tidak, tidak! Bukan untuk agresi, tetapi untuk menjaga kedaulatan kita, menjaga tanah air kita. Tidak mau kita agresi kepada bangsa lain. Tetapi jikalau kemerdekaan kita diganggu, diserang oleh orang lain, kita wajib melawan… kita menyusun defensif yang jikalau perlu sampai kepada roket, kepada missile, kepada bom atom kita kerahkan, agar supaya tanah air kita yang diamanatkan oleh Tuhan kepada kita ini, selamat tidak diganggu oleh orang lain,” kata Bung Karno, dikutip dari Suara Merdeka pada 26 Juli 1965.
Dari “Atoms for Peace” ke Pertahanan Militer
Sebelumnya, orientasi pengembangan tenaga atom Indonesia lebih banyak diarahkan untuk tujuan damai atau atoms for peace. Namun, pernyataan Soekarno pada 1965 dinilai menjadi indikasi perubahan orientasi, dari pemanfaatan sipil menuju kepentingan pertahanan militer.
Kepemilikan senjata nuklir saat itu dipandang sebagai bagian dari strategi politik berdikari. Soekarno berharap Indonesia tidak bergantung pada negara lain dan mampu melindungi revolusi nasional dari ancaman eksternal.
Sebulan setelah pidato di Bandung, Soekarno kembali menyatakan bahwa pengembangan senjata nuklir Indonesia mengalami kemajuan yang baik. Pernyataan tersebut semakin menyedot perhatian dunia internasional, termasuk Amerika Serikat.
Respons Amerika Serikat dan Sekutunya Program Nuklir Soekarno
Ketika isu pembangunan bom atom Indonesia mencuat pada 1965, pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya yaitu Inggris dan Australia langsung waspada dengan kapasitas Indonesia untuk mewujudkannya. Saat itu pihak AS menilai ada beberapa kemungkinan di balik pernyataan Soekarno.
Pertama, pidato tersebut dianggap sebagai propaganda politik. Kedua, ada dugaan kemungkinan kerja sama Indonesia dengan RRC terkait uji coba bom atom yang saat itu tengah dilakukan Tiongkok, termasuk spekulasi mengenai perairan Indonesia.
Namun hingga akhir kekuasaannya, program senjata nuklir Indonesia tidak pernah benar-benar terwujud. Tak lama setelah periode tersebut, situasi politik nasional berubah drastis pasca peristiwa 1965 yang berujung pada meredupnya kekuasaan Soekarno setelah diambil alih oleh Jendral Suharto .
Wacana ambisi nuklir Bung Karno hingga kini tetap menjadi bagian penting dalam sejarah politik dan pertahanan Indonesia, sekaligus menggambarkan dinamika geopolitik era Perang Dingin yang memengaruhi arah kebijakan nasional. (ted)
