Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyambut baik diselenggarakannya Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Nasional 2024 di Hotel Vasa Surabaya, Senin (26/2/2024).
Dia mengatakan, Rakortekrenbang tahun 2024 ini adalah forum strategis yang akan menentukan proses perencanaan pembangunan ke depan. Khususnya, dalam penyelarasan antara perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, juga penyelarasan dan sinkronisasi APBD dan APBN.
Dalam hal ini, Adhy menekankan, bahwa mekanisme bottom-up harus diterapkan, yaitu melalui penjaringan usulan kebutuhan dari bawah ke atas yang membutuhkan pembiayaan dari APBN.
“Ini adalah agenda yang sangat penting dalam siklus pembangunan nasional. Ini menunjukkan bagaimana semua dimulai dari bawah dalam penciptaan kebijakan dan pembangunan. Oleh karena itu harus ada sinergi dan keselarasan. Pemprov harus benar-benar mempersiapkan skala prioritas dan penyelarasan antara program yang diusulkan dengan kebijakan pemerintah pusat,” tuturnya.
Adhy juga menyoroti tahun 2025 sebagai tahun pertama diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Ia mencontohkan, sebagai imbas penerapan UU tersebut, Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan akan mengalami penurunan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 4 triliun. Yang mana kebijakan ini akan berpengaruh pada dukungan provinsi kepada kabupaten/kota.
Rakortekrenbangnas ini diharapkan menjadi forum bagi pemerintah daerah untuk saling bertukar pikiran dan merumuskan program-program yang dapat menjaga keseimbangan neraca keuangan daerah setelah berlakunya UU tersebut.
“Ini berpengaruh pada dukungan provinsi pada kabupaten/kota yang kemungkinan akan jadi minus. Mudah-mudahan kesempatan di Rakortekbangnas ini bisa menjadi momen untuk bertukar pikiran bagaimana usulan-usulan prioritas yang berpotensi bisa diberikan peluang pasca penerapan UU. Tentu teman-teman di tiap provinsi akan merasakan hal yang sama dengan kami di Pemprov Jatim,” ujarnya.
Ia menyampaikan dukungannya kepada jajaran OPD di Pemprov Jatim dan juga Pemprov lainnya untuk melakukan efisiensi anggaran dan mencari sumber pemasukan anggaran lain sebagaimana arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ia juga menggarisbawahi pesan Sekjen Mendagri Suhajar Diantoro untuk terus membangun sektor kesehatan, layanan publik, pendidikan, hingga investasi sebagai upaya optimalisasi APBD.
“Memang tidak mudah, tetapi kita harus terus melakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran. Kemendagri juga mengimbau untuk melakukan berbagai upaya untuk mencari sumber pemasukan baru. Seperti juga memberikan Tax Holiday, lalu kita sebagai upaya mengoptimalkan juga harus membangun sektor-sektor kesehatan, pelayanan publik, pendidikan, juga investasi supaya semuanya bisa menciptakan multiplier effect,” tegasnya.
Adhy pun menyampaikan harapan besarnya agar perencanaan APBD dan APBN dapat selaras, sehingga mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.
“Rencana APBD kepada rencana APBN hendaknya sinkron, sehingga pembangunan daerah juga menunjang Indonesia emas 2045. Saya ingin menyampaikan terima kasih telah menetapkan Jatim sebagai tuan rumah Rakortekrenbang Nasional yang dihadiri 38 provinsi dan 5.000 peserta. Ini pastinya menciptakan gerak ekonomi bagi Jawa Timur,” tukasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI Suhajar Diantoro mengatakan, kepala daerah harus memiliki konsep, kekuatan dan pengikut dalam menyusun rencana kerja yang akan dimulai 2025 mendatang. Dengan begitu, pembangunan daerah akan berjalan dan berkelanjutan.
“Hal ini merupakan komitmen kuat menyelaraskan pembangunan nasional dan daerah guna mencapai visi Indonesia emas sebagai negara maju di tahun 2045,” tuturnya.
Selain itu, bersinergi untuk dapat memperkuat PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah tapi tetap dengan prinsip utama jangan memberatkan masyarakat.
“Caranya, membuka peluang usaha yang luas seperti penguatan UMKM, memperkuat misi pelayanan publik diikuti pelayanan berbasis elektronik,” ujarnya.
“Dengan diikuti pemerintah yang ramah investasi, dan mensejahterakan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat luas dan pelayanan publik mewujudkan keadilan,” pungkasnya. [tok/beq]
