Politik Pemerintahan

Ratusan Kiai Desak Mendagri Ambil Tindakan Tegas di Jember

Jember (beritajatim.com) – Perwakilan tokoh masyarakat menyerahkan surat dukungan berisi ratusan tanda tangan kiai kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan keruwetan pemerintahah di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Surat dukungan itu diserahkan kepada Tito saat bertemu di Jakarta, Senin (22/6/2020) kemarin. “Kalau bupati memang terbukti melakukan pelanggaran, kami mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah sanksi yang bisa jadi pemecatan,” kata Baiquni Purnomo, pengasuh majelis salawat Al Ghofilin, Rabu (24/6/2020).

Baiquini mengatakan, Mendagri berjanji akan mengusut tuntas kasus di Jember. Apalagi Mendagri sudah pernah memberikan surat teguran peringatan kepada Pemerintah Kabupaten Jember. Sementara kepada aparat penegak hukum, para kiai meminta agar kasus dugaan korupsi di Jember diusut tuntas.

Baiquni sebagai salah satu perwakilan tokoh masyarakat ikut serta dalam pertemuan dengan Mendagri, Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Matalitti, dan pimpinan DPRD Jember di Jakarta kemarin. Salah satu pembahasan, menurut Baiquni, adalah persoalan tata kelola pemerintahan melalui susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah yang dinilai tak sesuai aturan dan sempat ditegur oleh Kementerian Dalam Negeri. “Mendagri, Inspektorat, terkejut dengan fenomena yang terjadi,” katanya.

Baiquni percaya pemerintah tak akan membiarkan situasi di Jember. “Kiai-kiai jelas sepakat, seandainya aparat penegak hukum tidak bersikap tegas terhadap fenomena hari ini di Jember, akan turun ke jalan. Perkiraan kami yang tanda tanganan 400 kiai pondok pesantren. Kami sampaikan (ke Mendagri),” katanya.

Sebagaimana diberitakan, Pimpinan DPRD Jember, Jawa Timur dan perwakilan tokoh masyarakat bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, di Jakarta, Senin (22/6/2020). Pertemuan ini untuk membahas silang sengkarut situasi politik di Jember.

Pertemuan itu dilaksanakan di Komplek DPR RI, Senayan, dengan difasilitasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonedia (DPD RI). Selain Mendagri dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitii, hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Slyviana Murni, dan dua senator DPD RI Ahmad Nawardi dan Bustami Zainudin.

“Kami diundang oleh Mendagri. Yang jelas pada intinya kami menanyakan situasi di Jember saat ini,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan, Senin (22/6/2020) malam. Banyak hal dibicarakan, termasuk macetnya pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hingga saat ini Jember belum memiliki peraturan daerah APBD dan hanya menggunakan peraturan kepala daerah. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar