Politik Pemerintahan

Polemik Perekrutan Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan, Ketua DPRD Tunggu Komisi II

Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan, Syamsul Hadi..

Malang (beritajatim.com) – Proses perekrutan dewan pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, kini jadi sorotan sejumlah pihak. Pasalnya, proses perekrutannya dinilai tidak transparan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang pun memberi perhatian serius terkait hal tersebut. Terlebih setelah dilakuan audiensi pada Jumat (28/5/2021) oleh Komisi II DPRD Kabupaten Malang bersama Perumda Tirta Kanjuruhan.

“Maka yang pertama kita akan menunggu laporan dari Komisi II. Dan akan kami pelajari terlebih dahulu untuk dapat mengambil langkah selanjutnya,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, Senin (31/5/2021) siang.

Dirinya belum bisa memastikan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Termasuk di dalamnya koordinasi dengan Bupati Malang atau Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang selaku pihak yang berwenang dalam proses maupun penunjukan panitia seleksi (Pansel) Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan. “Intinya kami masih menunggu laporan Komisi II,” tegasnya.

Terkait pengangatan Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan sendiri, pihaknya berharap seluruh prosesnya sesuai dengan mekanisme yang ada. Tentunya dengan transparansi, sehingga tidak menimbulkan praduga dan gejolak di masyarakat.

“Mengingat saat ini, harus disadari bahwa ada era keterbukaan tekhnologi informasi yang sudah sedemikian rupa seperti sekarang, maka semua harus transparan. Dalam setiap proses, terutama agar sesua dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Darmadi.

Sebagai informasi, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Malang, saat ini sudah ditetapkan 3 orang sebagai Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan. Yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, Asisten II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang Iriantoro dan satu orang dari unsur independent adalah Priyo Sudibyo.

Sementara itu, Direktur Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, Syamsul Hadi ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa proses seleksi Dewas secara umum sudah sesuai dengan mekanisme yang ada.

Namun secara teknis, Syamsul menyebut bahwa proses seleksi hingga pengangkatan Dewas Perumda Tirta Kanjuruhan, sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

“Memang sudah kami jelaskan, bahwa domain dari dewan pengawas adalah pemerintah daerah. Kami selaku direksi menerima. Artinya siapa saja yang ditugaskan menjadi Dewas adalah kewenangan Bupati. Namun dari proses perekrutan, saya amati sudah sesuai dengan mekanisme yang ada,” beber Syamsul.

Menurut Syamsul, ada perubahan dalam regulasi yang mengatur tentang Dewas. Yakni sebelumnya, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 2 tahun 2007. Namu sekarang sudah berubah dan mengacu pada Permendagri nomor 37 tahun 2018.

“Disana (Permendagri nomor 37 tahun 2018) memang sudah jelas bahwa sistem perekrutan (Dewas) itu melalui pansel yang dibentuk oleh Kepala Daerah. Baru seleksi dengan melibatkan perguruan tinggi, dengan prosesnya hingga muncul namanya, kebetulan namanya Priyo Sudibyo. Dan beberapa hari yang lalu sudah dikeluarkan atas nama Ketua Dewas, dalam hal ini Sekretaris Daerah,” ujar Syamsul.

Syamsul menegaskan bahwa dalam hal ini dirinya mengaku mengetahui mekanisme seleksi. Namun ia menyebut bahwa Perumda Tirta Kanjuruhan tidak terlibat secara teknis dalam proses seleksi Dewas.

“Mekanisme saya tahu, tapi ini bicara soal kewenangan. Karena di dalam tata kelola Perumda Tirta Kanjuruhan, itu ada empat organ. Yaitu Kepala Daerah, Dewas Pengawas, Direksi dan Pegawai. Dan proses perekrutan kami tidak diikutkan. Karena fungsinya nanti mengawasi kami (Perumda Tirta Kanjuruhan,” Syamsul mengakhiri. (yog/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar