Politik Pemerintahan

Pengelolaan APBD Jember 2020 Tidak Wajar

Jember (beritajatim.com) – Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020, tidak wajar.

Ini berarti untuk kali yang kedua pengelolaan APBD Jember pada masa pemerintahan Bupati Faida dinilai jelek oleh BPK. Sebelumnya APBD 2019 dinilai disclaimer atau tidak memenuhi kelayakan akuntansi pengelolaan anggaran. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK ini diserahkan Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono kepada Bupati Hendy Siswanto dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, di kantor lembaga itu di Surabaya, Senin (31/5/2021).

“BPK berharap LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang telah diperiksa BPK dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember, terutama terkait dengan penganggaran,” kata Joko, sebagaimana dilansir dalam siaran pers BPK.

Ada tujuh hal bersifat material yang menyebabkan LKPD Kabupaten Jember tidak disajikan secara wajar. Pertama, tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020.

Kedua, jumlah penyajian belanja pegawai sebesar Rp 1.302,44 miliar serta belanja barang dan jasa sebesar Rp 937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan (mapping) yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada laporan operasional. Akibatnya, belanja pegawai disajikan lebih rendah, sedangkan belanja barang dan jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp 202,78 miliar.

Ketiga, terdapat realisasi pembayaran senilai Rp 68,80 miliar dari angka Rp 1.302,44 miliar yang disajikan dalam belanja pegawai, yang tidak menggambarkan substansi belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi tersebut merupakan pembayaran yang terjadi karena kesalahan penganggaran dan realisasi belanja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Keempat, dari jumlah Rp 126,08 miliar yang disajikan sebagai kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020, di antaranya terdapat sebesar Rp 107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank, sesuai ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, terdapat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp 31,57 miliar dari jumlah sebesar Rp 111,94 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

Keenam, tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak melakukan rekapitulasi realisasi belanja sebesar Rp 66,59 miliar atas mutasi persediaan dan saldo akhir persediaan yang bersumber dari belanja barang dan jasa yang berasal dari dana BOS dan PPG. Atas realisasi belanja tersebut, tidak diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai beban persediaan.

Terakhir, pada penyajian nilai perolehan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan atas aset tetap – jalan, irigasi,dan jaringan masing-masing sebesar Rp 3.470,53 miliar, Rp 2.007,36 miliar, dan Rp 141,46 miliar, terdapat aset tetap – jalan, irigasi, dan jaringan berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan yang belum dan/atau tidak diatribusikan secara tepat ke aset induknya. Ini mempengaruhi akurasi perhitungan beban dan akumulasi penyusutan.

Apabila Pemerintah Kabupaten Jember melakukan atribusi aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan tersebut ke aset induknya secara tepat, maka penyajian nilai akumulasi penyusutan dan beban penyusutan akan berbeda secara signifikan.

“BPK meminta Pemerintah Kabupaten Jember tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam LHP. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP. Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar