Politik Pemerintahan

PDIP Tolak Pemindahan Kantor Bupati dan DPRD Jember

Wakil Ketua DPC PDIP Jember Widarto (kiri) [foto: Oryza A. Wirawan]

Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan menolak rencana pemindahan kantor Bupati dan DPRD Jember, Jawa Timur. Partai itu menilai pemindahan gedung pemerintahan bukan prioritas pembangunan di Jember.

Bupati Hendy Siswanto memang ingin menjadikan pusat pemerintahan dalam satu lokasi. “Jember kan belum punya wajah yang betul-betul bisa dinikmati oleh orang luar. Tujuan kita kan menarik wisatawan, dan seperti di alun-alun ada car free day, teman-teman menyampaikan aspirasinya. Begitu teman-teman menyampaikan aspirasi, macet jalan,” kata Hendy, Jumat (12/3/2021).

Wacana pemindahan lokasi pusat pemerintahan ini dilontarkan pertama kali di hadapan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, saat serah terima jabatan di gedung DPRD Jember, Selasa (2/3/2021). Pernyataan itu kemudian dipertajam saat dialog publik yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember di gedung parlemen juga, dua hari kemudian.

“Kami melihat secara etika (rencana ini) jelas menyakiti hati rakyat. Di tengah kesulitan ekonomi rakyat Jember akibat pandemi Covid-19, di mana pendapatan masyarakat banyak mengalami penurunan, pemindahan kantor Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD Kabupaten Jember akan menyedot anggaran hingga lebih dari Rp 100 miliar,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Jember Widarto, Jumat (19/3/2021).

Widarto mengingatkan, kontraksi pertumbuhan ekonomi di Jember hingga minus 2,9 persen. Jumlah penduduk miskin juga meningkat dari 9,25 persen (226.570 jiwa) pada 2019 menjadi 10,09 persen (247.990 jiwa) pada 2020.

Besarnya anggaran pemindahan gedung pemerintahan bisa digunakan untuk bantuan modal terhadap usaha mikro kecil menengah. “Ini akan menjangkau setara 20 ribu UMKM di Jember atau bantuan sembako setara dengan 50 ribu keluarga penerima manfaat,” kata Widarto.

Selain itu, Widarto mengingatkan kesesuaian rencana itu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah baru, perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang yang semuanya belum diundangkan.

Dimintai konfirmasi soal penolakan PDIP tersebut, Bupati Hendy Siswanto menjawab santai. “Ya tidak apa-apa. Semoga lain waktu setuju,” katanya. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar