Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Menteri Tjahjo Kumolo Jengkel Banyak CPNS dan PPPK Mundur, Siapkan Sanksi Tegas

Menpan RB Tjahjo Kumolo

Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo jengkel dengan banyaknya CPNS dan PPPK yang memilih mundur usai dinyatakan lolos seleksi 2021. Dia menegaskan keputusan tersebut sangat merugikan negara.

Sebab dengan mundurnya CPNS atau PPPK dari seleksi, anggaran yang dikeluarkan negara terbuang percuma. Selain itu, formasi yang seharusnya terisi jadi kosong lagi sekaligus menutup kesempatan bagi yang lain untuk mendaftar.

Agar hal ini tidak terjadi lagi, Tjahjo meminta kementerian/lembaga terkait khususnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar formasi yang kosong bisa diisi kembali apabila proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) belum dilakukan. Dia juga menegaskan bakal memperkuat sistem pengadaan CPNS dan PPPK secara keseluruhan.

Penguatan bakal dijalankan baik pada tahap pengumuman, seleksi kompetensi dasar (SKD), dan bidang menggunakan Computer Assisted Test (CAT), penetapan hasil akhir, penetapan NIP, sampai dengan pengangkatan ASN.

“Kami dalam Tim Panselnas bersama BKN dan instansi terkait lainnya akan memperketat proses seleksi hingga CPNS dan PPPK tersebut diterima,” kata Tjahjo.

Jika ada CPNS atau PPPK lolos namun mengundurkan diri, pihaknya bakal menjatuhkan sanksi berat. Langkah ini diambil untuk mencegak kerugian negara yang timbul akibat pengunduran diri para calon abdi negara tersebut.

“Akan diberi sanksi yang tegas dan berat agar tidak merugikan negara dan memiliki efek jera dikemudian hari,” tegas Menteri Tjahjo.

Dalam pengadaan CPNS, pemerintah telah menghitung secara saksama jumlah SDM yang dibutuhkan beserta dengan biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi. Dengan biaya itu, kata dia, Pemerintah seharusnya mendapatkan ASN yang dibutuhkan dengan kompetensi sesuai dengan jabatannya.

“Namun karena ada yang mengundurkan diri, formasinya jadi kosong. Biaya yang dikeluarkan besar, tapi tidak mendapatkan SDM-nya,” jelasnya.

Berdasarkan Pasal 54 PermenPANRB No. 27/2021 tentang Pengadaan PNS, pelamar yang telah lulus seleksi akan diangkat menjadi CPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP oleh BKN. Jika mengundurkan diri diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk periode satu tahun berikutnya.

Hal ini juga berlaku untuk PPPK yang mengundurkan diri dimana tercantum dalam Pasal 35 Permen PANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional dan Pasal 41 PermenPANRB No. 28/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021.

Namun demikian kewenangan PPK dalam memberikan sanksi tambahan bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan ditetapkan oleh PPK pada saat pengumuman seleksi dengan konsekuensi yang diberikan kepada pelamar.

Selanjutnya, Menteri Tjahjo menjelaskan apabila formasi yang ditinggalkan oleh pelamar yang mengundurkan diri tidak bisa diisi pada tahun ini, maka sesuai dengan mekanisme perencanaan dan pengadaan ASN, hal tersebut dapat diusulkan kembali dengan mengajukan usulan kebutuhan serta penghitungan analisa jabatan dan beban kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi baik CPNS maupun PPPK pada tahun anggaran berikutnya. (hen/beq)


Apa Reaksi Anda?

Komentar