Jember (beritajatim.com) – Komisi B DPRD Jember, Jawa Timur, memberikan catatan kritis terhadap dua tahun pemerintahan Bupatu Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Firjaun Barlaman. Dua pekerjaan rumah masih belum terselesaikan.
“Ada dua agenda besar yang sebenarnya ditunggu masyarakat. Pertama, penertiban tambang kapur di Gunung Sadeng baik yang dimiliki masyarakat lokal maupun pengusaha. Sudah satu tahun lebih penertiban dicanangkan Pemkab Jember, tapi sampai saat ini belum selesai,” kata Ketua Komisi B Siswono, ditulis Minggu (5/3/2023).
Pekerjaan rumah kedua adalah penertiban tambak yang belum tuntas. “Padahal ini terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Ini betul-betul ditunggu. Saya berharap bupati bergerak cepat dan tuntas. Persoalan masyarakat jangan hanya dipikir menjadi PR, tapi ada tindakan konkret,” kata Siswono.
Siswono menyambut baik rencana Pemkab Jember mendirikan pabrik pupuk organik. “Namun butuh waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat petani. Mereka selama ini enggan menggunakan pupuk organik. Padahal pupuk organik selain hemat, juga cukup menjanjikan,” katanya.
Bagaimana dengan usaha mikro kecil menengah? “Bupati jangan setengah-setengah. Jember bagaimana pun sudah dicanangkan menjadi Kota UMKM. Mengantisipasi resesi, segera terbitkan peraturan atau surat keputusan bupati agar seluruh kecamatan menggerakkan kegiatan UMKM dan IKM (Industri Kecil Menengah) secara serentak,” kata Siswono.
Siswono berharap digelarnya car free day serentak di setiap kecamatan bisa berdampak terhadap pemberdayaan ekonomi yang terpuruk selama dua tahun pandemi. Pemkab Jember harus jeli menangkap keinginan masyarakat untuk menggelar kegiatan secara mandiri tanpa melibatkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
“Ini momentum dahsyat, ketika UMKM dan IKM digerakkan dengan car free day. Car free day jangan hanya monoton di alun-alun pusat kota,” kata Siswono mencontohkan car free day di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari.
Lebih lanjut, Siswono mengkritik pengelolaan sektor pariwisata selama dua tahun pemerintahan Hendy-Firjaun. “Pariwisata jalan di tempat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tolong dievaluasi. (Program) belum konkret. Padahal satu dari tujuh prioritas adalah pariwisata. Seharusnya menjadi andalan, tapi tidak ada progress menarik,” katanya.
Menurut Siswono, pemkab seharusnya membangun sarana untuk pengembangan pariwisata. “Ketika sarana ini nyaman dirasakan pengunjung, maka pengunjung bisa menjadi sponsor. Tapi ketika wisatanya monoton seperti 10 tahun lalu, tidak ada bedanya, ini cukup menyedihkan. Oleh karenanya Kepala Dinas Pariwisata perlu dievaluasi,” katanya.
Mengkritik sejumlah sektor, Komisi B puas dengan kinerja Pemkab Jember di sektor peternakan. “Jujur, tanggap darurat penyakit mulut dan kuku di Jember alhamdulillah tertangani dengan baik. Tinggal bagaimana ke depan ada pembinaan khusus untuk masyarakat tentang bagaimana cara beternak dan memberi motivasi serta percontohan lebih konkret,” kata Siswono.
Namun Siswono prihatin dengan kinerja di sektor perikanan. “Ketika kemarin booming ikan koi di Jember, semestinya itu ditangkap Dinas Perikanan agar ikan koi jadi sektor andalan untuk mata pencarian masyarakat. Ini karena peminat ikan koi luar biasa. Namun di kolam perikanan Sukorambi, bibit benih banyak yang kosong,” katanya.
Penataan pedagang kaki lima, menurut Siswono, menjadi sorotan. “Bagaimana Jember menjadi indah ketika tidak pernah ada upaya penertiban PKL. Kalau terus ada pembiaran, maka jadi amburadul. PKL adalah cermin potret kota Jember. Bagaimana di kawasan kota sendiri, di antaranya Jalan Jawa, separuh jalan dikuasai PKL. Begitu juga di kawasan Pasar Sabtuan. Dulu sempat tertib, namun ada pembiaran,” kata Siswono. Dua meminta bupati tegas menginstruksikan satuan polisi pamong praja untuk menertibkan PKL.
Setelah mengkritik kelemahan dua tahun pemerintahan Hendy-Firjaun, Siswono mengapresiasi upaya pemberdayaan UMKM. “UMKM sudah punya izin, punya brand. Ini secara umum Pemkab Jember sudah menguatkan status UMKM. Tapi pemberdayaannya yang lemah, karena tersentral di alun-alun,” katanya.
“Sebenarnya jadi bupati itu sederhana. Punya kepanjangan tangan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Tinggal bagaimana sekretaris daerah sebagai ujung tombak tangan kanan bupati mengevaluasi kinerja OPD-OPD itu. Setiap minggu sekda melakukan rapat koordinasi OPD. Selama ini kalau kita cermati APBD monoton, hanya pada pelatihan. Padahal ketika dilakukan pelatihan, tidak ada lagi ketergantungan dan pengangguran karena sudah mampu berwirausaha,” kata Siswono.
Hendy dan Firjaun dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 26 Februari 2021. Mereka terpilih setelah memenangi pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020.
Duet yang diusung Partai Gerindra, Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat ini memperoleh dukungan 489.794 suara (46,60 persen).
Mereka mengalahkan pasangan Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto yang memperoleh 328.729 suara (31,27 persen) dan pasangan Abdussalam-Ifan Ariadna yang mendapatkan 232.648 suara (22,13 persen). [wir/but]
Komentar