Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Kepala BPBD Jember: Pikirkan Masalah Pemakaman ‘Ndas e Wis Pecah’

Pemakaman dengan protokol Covid-19 [foto: PMI Jember]

Jember (beritajatim.com) – Djamil, Pelaksana Tugas Kepala BPBD Jember, Jawa Timur, siap menaati proses hukum yang berlaku. Saat ini, Kepolisian Resor Jember sedang menyelidiki pengelolaan pemakaman pasien Covid-19 oleh BPBD.

Bendahara BPBD Jember sudah dimintai keterangan. Menurut Djamil, polisi menanyakan ke bendahara BPBD seputar dokumen, surat pertanggungjawaban, tanda terima. “Artinya ada tidak kegiatan pemakaman ini. Berapa anggarannya, tanda terima petugas dan lain-lain,” katanya, Sabtu (28/8/2021).

Menurut Djamil, pemakaman Covid sudah ada sejak Maret-April 2020. “Kok ramenya sekarang? Pemakaman Covid ini bukan hal baru. Sebagai gambaran, antara April-Desember 2020 itu kurang lebih seribu pemakaman, hampir sama dengan pemakaman Juli 2021,” katanya.

“Kami sudah melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang kami pahami. Kami sampaikan keterangan-keterangan yang memang diperlukan aparat penegak hukum,” kata Djamil.

Djamil menegaskan sudah taat aturan penganggaran. “Kami mau main-main apa. Kok memikirkan anggaran. Memikirkan masalah pemakaman ndas e wis pecah,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Reserse dan Kriminalitas Ajun Komisaris Komang Arya Wiguna mengatakan, penyelidikan dilakukan sebagai tindak lanjut informasi dari masyarakat. “Ini masih dalam penyelidikan awal. Kami akan mengambil keterangan dari beberapa saksi, terkait hal tersebut. Sementara ini kami mengambil keterangan dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jember,” katanya.

Saat ini baru satu saksi dari BPBD Jember dimintai keterangan. “Setelah pemeriksaan, kami akan lakukan gelar untuk menentukan langkah penyelidikan selanjutnya,” kata Komang.

Polisi akan melihat aturan soal anggaran pemakaman tersebut. “Kami akan melakukan pendalaman dan pengembangan penyelidikan. Kami masih fokus pada dugaan pengelolaan penganggaran pemakaman Covid-19,” kata Komang.

Dalam beberapa bulan terakhir, muncul sejumlah hal di BPBD soal pemakaman pasien Covid yang dipersoalkan publik. Semula soal belum dicairkannya honor untuk tenaga pemakaman. Terakhir soal honor kegiatan pemakaman yang menyebutkan nama bupati, sekretaris daerah, Kepala BPBD, dan Kepala Bidang di BPBD sebagai bagian penerima honor kegiatan. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar