Jakarta (beritajatim.com) – Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menegaskan komitmennya untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Keduanya telah menyiapkan berbagai strategi untuk mewujudkan hal tersebut.
Ganjar mengungkapkan, program utama yang akan dia lakukan ketika memimpin Indonesia adalah “Gaspol”. Gaspol merupakan akronim dari “Gandakan anggaran, Sikat korupsi, dan Poles birokrasi dengan digitalisasi”.
Ganjar mengatakan, Indonesia memiliki banyak potensi untuk menjadi negara besar. Ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih besar, bahkan melesat di tahun 2045 nanti.
“Kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara terpercaya, yang berada dalam track yang benar, optimisme ini mesti dibangun,” tegas Ganjar.
BACA JUGA:
Puan Tancap Gas Konsolidasikan Gus dan Ning se-Jatim untuk Ganjar-Mahfud
Namun demikian, masih ada sejumlah hal yang mesti dibenahi. Ganjar menyoroti enam pilar atau aspek penting yang mesti diperbaiki dan dikerjakan untuk mencapai cita-cita Indonesia emas 2045. Keenam pilar tersebut adalah pangan, lingkungan hidup, digitalisasi, energi terbarukan, penegakan hukum, serta pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, Mahfud MD mengatakan, cita-cita Indonesia emas 2045 akan terwujud jika sejumlah syarat terpenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah ideologi bangsa kokoh dan ekonomi bertumbuh baik, hukum dan keadilan ditegakkan, politiknya demokratis dikuatkan, budaya gotong-royong hidup, serta persaudaraan dikedepankan.
Mahfud menegaskan, seluruh persoalan bangsa Indonesia berakar pada lemahnya penegakkan hukum. Dia bahkan mengungkapkan, setengah persoalan di Indonesia bakal selesai jika penegakkan hukum dijalankan dengan baik.
“Kalau hukumnya bagus maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga,” kata Mahfud.
BACA JUGA:
Puan Tancap Gas Konsolidasikan Gus dan Ning se-Jatim untuk Ganjar-Mahfud
Pemberantasan korupsi, adanya kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakannya memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi. Penegakkan hukum juga memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Mahfud mengatakan, Indonesia menganut demokrasi, yakni kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam implementasinya, demokrasi membutuhkan nomokrasi atau kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa nomokrasi akan anarkis. Sementara demokrasi tanpa demokrasi akan sewenang-wenang.
“Sehingga keduanya harus berjalan seiring,” tandas Mahfud. [hen/beq]
