Politik Pemerintahan

Capres Pro-Kelas Pekerja Jadi Pesan di Demo Buruh Jatim

Massa aksi saat berjalan menuju depan kantor gubernur Jawa Timur, Senin (01/05/2023). (Foto/Anggadia)
Massa aksi saat berjalan menuju depan kantor gubernur Jawa Timur, Senin (01/05/2023). (Foto/Anggadia)

Surabaya (beritajatim.com) – Capres pro-kelas pekerja menjadi salah satu pesan yang disampaikan massa demo buruh di Kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (1/5/2023). Perlu diketahui, puluhan ribu buruh menggeruduk Kantor Gubernur hari ini untuk berdemo merayakan Hari Buruh Internasional.

Massa buruh dari berbagai daerah di Jatim datang secara bergiliran dengan membawa bendera merah putih dengan panjang sekitar 30 meter. Tak hanya itu, demonstran lain yang berjalan kaki, tampak memegang banner berisi tuntutan.

Tampak juga sebuah panggung didirikan di depan Kantor Gubernur Jatim. Terlihat background panggung terpampang foto Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dan Wakilnya, Emil Elestianto Dardak.

Ketua DPW FSPMI Jatim, Jazuli mengatakan, dalam unjuk rasa memperingati May Day tersebut, massa buruh membawa sejumlah tuntutan yang disampaikan pada Pemprov Jatim salah satunya pesan untuk memilih capres pro buruh dan kelas pekerja. Selain itu, ada himbauan untuk tidak mencoblos partai yang mendukung disahkannya UU Ciptaker.

“Tuntutan kami di aksi kali ini adalah Cabut Undang-Undang Cipta Kerja, Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), pilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja, jangan coblos partai politik pendukung UU Ciptakerja,” kata Jazuli.

Buruh juga menagih janji politik Khofifah indar parawansa pada momen perayaan hari buruh tahun 2019. Menurut Jazuli, saat itu Khofifah menjanjikan perda tentang jaminan pesangon untuk buruh.

Baca Juga:
Dekan FISIP Unair: Mahasiswa Percepat Kesadaran Buruh

“Selain menagih janji Khofifah. Buruh juga mendesak agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi (Disnakertrans) Jatim, segera melakukan penindakan kepada perusahaan yang tidak membayarkan THR Keagamaan,” tegas Jazuli.

Sementara itu, Salah satu orator dari mobil komando meneriakan jika yang dibutuhkan buruh adalah kehadiran Gubernur Jawa Timur bukan panggung.

“Iki panggung (ini panggungnya) kapitalis, iki (ini) rakyatmu, panggung disiapno koyo ngene tapi wonge minggat (disiapkan seperti ini tapi orangnya pergi),” kata salah satu orator.

Salah satu orator pun mengingatkan agar massa buruh yang masih berpencar di sekitar Jalan Pahlawan, agar ikut berbaris di depan panggung.

“Para buruh yang sedang makan dan sholat langsung berkumpul di depan panggung, emboh panggung sopo iki (enggak tahu panggunya siapa), kita nggak butuh panggung,” kata orator.

Baca Juga:
Ribuan Buruh Mojokerto Bergerak ke Surabaya

Hingga berita ini ditulis, massa aksi masih terus saling bergantian untuk berorasi menyuarakan tuntutannya. Adapun tuntutan atau isu aksi demonstrasi hari buruh kali ini antara lain:

Isu Nasional :

1. Cabut Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Tolak Ruu (Omnibus Law) Kesehatan.

3. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

4. Wujudkan reforma agraria dan kedaulatan pangan. Tolak bank tanah, tolak impor beras, kedelai dan lain-lain.

5. Cabut parliamentary threshold 4 persen dan Presidential threshold 20 persen karena membahayakan demokrasi dan melahirkan kekuasaan oligarki.

6. Pilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Jangan coblos partai politik pendukung UU Ciptakerja.

7. HOSTUM, Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah.

Isu Lokal Jawa Timur.

8. Menagih janji politik Gubernur Khofifah dipenghujung kepemimpinannya untuk merealisasikan Perda Jatim tentang Sistem Jaminan Pesangon. Perda tentang Jaminan Pesangon ini dijanjikan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada saat awal masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Timur dalam momen perayaan May Day tahun 2019 di hadapan puluhan ribu buruh di Kantor Gubernur Jawa Timur.

9. Mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk menindak tegas Pengusaha yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2023.

10. Mendesak Gubernur Jawa Timur agar mengalokasikan anggaran dari APBD Jatim khusus untuk pembiayaan iuran BPJS Kesehatan rakyat miskin Jawa Timur.

[ang/beq]


Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks



Apa Reaksi Anda?

Komentar