Politik Pemerintahan

Bupati Jember: Rp 107 Miliar Membuat Saya Sedih Sekali

Bupati Hendy Siswanto

Jember (beritajatim.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020, tidak wajar. Ini APBD tahun terakhir pemerintahan Bupati Faida.

Salah satu penyebabnya adalah dari Rp 126,08 miliar yang disajikan sebagai kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020, di antaranya terdapat sebesar Rp 107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank sesuai ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Anggaran Rp 107 miliar ini membuat saya sedih sekali. Terus terang saja, bagaimana caranya menyelesaikan, kami belum bisa melihat ini. Kepada teman-teman yang melaksanakan pekerjaan untuk bisa menjawab LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) itu, dan saat ini sedang proses. Kita sedang mengerjakan,” kata Bupati Hendy Siswanto, usai sidang paripurna penyampaian nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, di gedung DPRD Jember, Selasa (22/6/2021).

Rp 107,09 miliar ini merupakan nominal uang sesuai SP2D TU (Surat Perintah Pencairan Dana Tambah Uang) yang belum disahkan SPJ (Surat Pertanggungjawaban)-nya pada 2020. Sebagian adalah piutang terhadap rekanan yang menggarap serangkaian program penanganan Covid-19. “Menurut teman-teman, (Rp 107 miliar) itu sudah diselesaikan (dibayarkan kepada pihak ketiga atau rekanan). Cuma tidak ada SPJ (Surat Pertanggungjawaban),” katanya.

BPK memberikan waktu 90 hari kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk menjawab LHP tersebut. Namun Hendy menilai sulit untuk mempertanggungjawabkannya.

Hendy sudah menetapkan bahwa piutang akan dibayar jika pekerjaan diselesaikan sebelum 31 Desember 2020. “Kalau sebelum 31 Desember ada piutang dan itu dibuktikan ada barang dan ada SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kami akan bayar. Tapi kalau dari Rp 107 miliar itu ada piutang (pengerjaan kegiatan) setelah 31 Desember 2020, apapun kondisinya kami belum bisa menerima. Tahun anggaran 2020 itu stop pada 31 Desember. Tidak ada transaksi lagi setelah 31 Desember,” kata Hendy.

Hendy menyerahkan kepada BPK untuk tindaklanjutnya. “Setelah 90 hari kami akan serahkan laporan pertanggungjawaban itu berikut dokumen-dokumennya. Yang melengkapi dokumen-dokumen itu bukan saya, tapi teman-teman (birokrasi). Saya hanya mengantarkan. BPK silakan menilai,” katanya. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar