Malang (beritajatim.com) – Pengalaman di ranah pemerintahan bersifat paripurna. Dari staf biasa di Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Tulungagung hingga menjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim. Jabatan Bupati Tulungagung pernah dipangkunya selama 10 tahun.
Itulah potret Dr Ir Heru Tjahjono, MM yang kini sedang berjuang lolos ke kursi DPR RI dari Dapil VI (Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten dan Kota Kediri, dan Kabupaten Tulungagung) dari Partai Golkar.
“Saya berada di nomor urut 4 caleg Partai Golkar untuk kursi DPR RI di Dapil VI Jatim. Dapil ini pusatnya kaum Nasionalis di Jatim,” kata Heru Tjahjono kepada beritajatim.com di Kota Malang, Sabtu (2/9/2023) siang dan ditulis pada Selasa (5/9/2023).
Berada di nomor urut empat caleg Partai Golkar dari Dapil VI Jatim tak membuat Heru ciut nyali dan pesimistis. Dalam sistem pemilihan umum dengan model proporsional terbuka, nomor urut caleg tak banyak berpengaruh. Faktor terpenting adalah model dan pola pendekatan caleg kepada konstituen di dapil masing-masing.
“Tak masalah saya ditempatkan di nomor urut empat. Golkar juga bukan rumah politik baru bagi saya, karena saya pernah duduk sebagai bendahara Golkar di era sebelum reformasi,” kata Heru
“Yang penting bekerja all out dengan harapan hasil terbaik. Kalaupun meleset, Insya Allah hasilnya tetap baik. Itu prinsip saya. Selain itu, prinsip saya lainnya adalah loyal kepada atasan dan memberikan manfaat kepada orang lain,” kata Heru yang pernah memegang jabatan Sekdaprov Jatim sejak 25 September 2018 sampai 12 Januari 2022. Dia mengemban amanah jabatan tersebut menjelang masa akhir Gubernur Jatim Soekarwo hingga hampir tiga tahun kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
BACA JUGA:
Golkar Jatim: Bukan Amin, Kami Lebih Khawatir Muncul A Plus
Wilayah politik bukan dunia baru bagi Heru, selain ranah birokrasi pemerintahan. Kendati meniti karir lama di jalur birokrasi setelah lulus dan menyandang gelar insinyur Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Surakarta (UNS), Heru sempat mengenyam banyak posisi di pemerintah kabupaten (Pemkab) Tulungagung.
“Dari mulai nyopiri Kepala Bappeda sampai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah (DPUD) Pemkab Tulungagung pernah saya jalani,” ungkapnya.
Sebelum masuk birokrasi pemerintahan, Heru sempat berkarir di BUMN Karya: PT Nindya Karya. Itu berlangsung selepas lulus sebagai ‘tukang insinyur’ dari FT UNS. Masuk birokrasi pemerintahan, pengalaman kerja Heru tidak kosong atau tidak berpengalaman sama sekali. “Saya sempat kerja di BUMN Nindya Karya sebelum sebagai PNS,” katanya.
Saat pertama kali meniti karir di birokrasi pemerintahan Pemkab Tulungagung tahun 1989, Heru ditugaskan sebagai staf Bappeda kabupaten tersebut. Gelar insinyur teknik sipil dari UNS dan pengalaman kerja di PT Nindya Karya menjadi modal penting kiprah dan kinerjanya di Bappeda. Tak jarang Heru diajak ‘bosnya’, Kepala Bappeda Tulungagung saat itu, Ir Pratowo, untuk mengecek dan menghimpun data lapangan terkait dengan berbagai proyek pembangunan yang dibiayai APBD dilaksanakan Pemkab Tulungagung.
“Saya dan Pak Pratowo sering jalan berdua. Saya yang nyopiri kendaraan dinasnya. Di mobil itu kita sering diskusi berbagai hal terkait dengan pekerjaan dan tugas Bappeda. Pak Pratowo itu insinyur juga lulusan ITS Surabaya,” jelas Heru.
Dua ‘tukang insinyur’ dari ITS Surabaya dan UNS Surakarta ini bisa diskusi dan sharing gayeng tentang berbagai hal, urusan, dan proyek pembangunan fisik yang didanai dan di-handle Pemkab Tulungagung. Keduanya memiliki latar pendidikan dan kapasitas keilmuan serupa. Cuma bedanya satu. Pratowo sebagai kepala dan bos, sedang Heru adalah staf dan anak buah.
BACA JUGA:
Arif Fathoni Titip Doa ke Jemaah Pengajian untuk Golkar dan Prabowo
Tapi, di kemudian hari suratan nasib dan takdir Ilahi berkata lain. Di tahun 2003 hingga 2013, Heru tak sekadar sebagai kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Birokrat kelahiran Kota Yogyakarta, 6 Maret 1961, ini terpilih dan dipercaya sebagai Bupati Tulungagung selama dua periode berpasangan dengan Wakil Bupati (Wabup) Mohammad Athiyah.
“Saat bertugas di Bappeda dan DPUD Tulungagung saya sering dimintai tolong untuk mendesain dan menggambar rumah pribadi warga Tulungagung. Ada rumah dokter, rumah pengusaha, dan lainnya. Saya juga tak jarang diminta desain dan membangun taman di rumah-rumah pribadi warga. Lumayan dapat ceperan (penghasilan tambahan), Mas,” tukas Heru sambil tersenyum.
Pada periode pertama terpilih sebagai orang pertama di Kabupaten Tulungagung, mekanisme politik pemilihan yang dipakai adalah secara tak langsung. Bupati dan wabup dipilih anggota DPRD setempat. “Saat dicalonkan sebagai bupati periode pertama tahun 2003, saya menjabat sebagai kepala DPUD Tulungagung. Jabatan itu saya pegang sejak 2001 hingga 2003. Banyak anggota DPRD yang saya kenal sebelumnya, karena saya terbiasa melayani mereka,” jelasnya.
Sebenarnya, tak ada niatan Heru mencalonkan dan mengajukan diri sebagai bupati Tulungagung pada Pilkada 2003. Ada seorang tokoh yang mendorongnya. Siapa? Drs Budi Soesetyo, Bupati Tulungagung periode 1999-2003. “Saya dipanggil dan tiba-tiba diminta mengajukan diri sebagai calon (bupati) oleh Pak Bupati. Ya awalnya bingung dan tak berani jawab ‘iya’,” tutur Heru menceritakan pengalaman pertamanya diminta maju sebagai orang pertama di Tulungagung.
Duet Heru dengan Mohammad Athiyah di periode pertama berjalan mulus, tanpa riak-riak politik yang bisa mengganggu stabilitas politik lokal Tulungagung dan program pembangunan pemkab setempat. Di periode kedua, 2008-2013, duet pemimpin Tulungagung ini tetap jalan bareng. Di periode kedua, mekanisme pilkada berubah 360 derajat. Dari model pemilihan secara tak langsung berubah jadi pola pemilihan langsung. Polanya one man one vote.
“Di Pilkada 2008 saya sengaja tak melamar parpol. Nyaris semua partai mendukung saya dan Pak Athiyah. Saya dapat 83 persen suara dukungan dari rakyat dan kontestasi berlangsung secara head to head,” ujarnya.
Periode kedua kepemimpinan Heru dan Athiyah di Tulungagung mampu dilalui dan diakhiri dengan mulus. Tanpa kontroversi dan problematik yang menyedot perhatian publik. Relasi personal antara bupati dan wakil bupati juga terus terjalin erat dan baik pasca-kepemimpinan mereka di Tulungagung. “Hubungan saya dengan Pak Athiyah tetap baik sampai sekarang. Kita terus saling komunikasi dan silaturahmi. Harus saling memberikan manfaat. Itu modal sosial penting bagi semua orang,” tegas Heru Tjahjono. [air/bersambung]
