Politik Pemerintahan

Awal Menjabat, Bupati Hendy Hadapi Pembangkangan Oknum ASN

Bupati Hendy Siswanto saat upacara penunjukan pejabat pelaksana tugas. [foto: jemberkab.go.id]

Jember (beritajatim.com) – Akhirnya terungkap salah satu alasan penunjukan ratusan pelaksana tugas oleh Bupati Hendy Siswanto. Selain konsekuensi dari pengundangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) 2021, ada alasan terkait kinerja.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, Bupati Hendy Siswanto ternyata sempat kesulitan mengakses data dan dokumen penting, saat awal memimpin Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara pimpinan DPRD Jember dengan Hendy Siswanto beberapa waktu lalu. “Hampir tiga jam kami bertabayun, kami mendengar keluh kesah, ‘curcol’ bupati,” kata Halim, Senin (22/3/2021).

Menurut Halim, bupati sempat kesulitan meminta akses ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara. “Sampai dua kali bupati meminta seperti itu. Ini bupati definitif meminta data seperti itu kok dipersulit,” katanya.

Tak hanya itu. Menurut Halim, bupati juga bercerita tentang sulitnya memperoleh sejumlah data terkait pembangunan infrastruktur. “Padahal kebijakan dia adalah memperbaiki jalan. Otomatis diperlukan data yang final, akurat, tentang data jalan rusak,” katanya. Data itu baru diperoleh Hendy sepekan kemudian.

“Beliau juga bercerita tentang (dana) Covid-19. Sampai sekarang bupati tidak bisa menganggarkan dana Covid karena masih diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal kebutuhan di lapangan untuk dana Covid ini sudah sangat mendesak,” kata Halim.

“Itu latar belakang penunjukan pelaksana tugas: ada pembangkangan-pembangkangan. Apa ini mau dibiarkan? Padahal salah satu sumpah ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah loyal kepada pimpinan,” kata Halim.

Latar belakang penunjukan ratusan pelaksana tugas ini sebenarnya terbaca oleh Hermanto Rohman, akademisi dan pengamat kebijakan publik dari Universitas Jember. Menurutnya, pendemisioneran ratusan pejabat dan penunjukan pelaksana tugas adalah taktik Hendy untuk menggeser pejabat yang dianggap bisa ‘menghambat’, bermasalah, atau berpotensi menghalangi proses pembahasan APBD 2021.

“Menggeser orang tidak bisa dilakukan dengan mutasi, karena ada undang-undang itu. Maka kemudian (jabatan) dikosongkan dan diisi pelaksana tugas, karena konsekuensi jabatan kosong harus mengangkat baru dan melalui mekanisme lain-lain. Pelaksana tugas ini bisa orang baru, ditata kembali,” kata Hermanto, dalam beritajatim.com, Selasa (16/3/2021).

Pendemisioneran dan pengangkatan pelaksana tugas ini tidak perlu pemberitahuan kepada pemerintah atasan. Menurut Hermanto, hal ini dikarenakan pendemisioneran tersebut merupakan konsekuensi KSOTK baru. “Kalau pendemisioneran karena evaluasi orang (pejabat) kan harus ada pemeriksaan. Kalau (karena) KSOTK baru, tidak perlu pemeriksaan, karena jabatannya dianggap sudah selesai (demisioner),” kata mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar