Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupateb Jember, Jawa Timur, memberi perhatian terhadap pelaksanaan Jember Fashion Carnaval pada Agustus mendatang. Fraksi itu tak ingin JFC memicu kontroversi.
JFC adalah karnaval fesyen di atas jalan raya sepanjang 3,6 kilometer dan diikuti 600 orang model yang berasal dari warga biasa. “Kami mengapresiasi terselenggaranya acara tahunan Jember Fashion Carnaval pada Agustus mendatang,” kata Mashuri Harianto, juru bicara Fraksi PKS, dalam sidang paripurna pandangan umum fraksi menanggapi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPP APBD) Jember 2021 di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (19/7/2022),
Mashuri mengingatkan status Jember yang merupakan Kota Santri. Oleh sebab itu, PKS meminta kepada pemerintah daerah agar JFC yang akan diselenggarakan sebagai agenda daerah dapat dikondisikan sesuai kearifan lokal dan norma kesopanan masyarakat Jember. “Terlebih agar tidak melukai hati masyarakat dan pemuka agama di Jember. Mengingat banyaknya catatan negatif di masyarakat dan pemuka agama pada penyelenggaraan JFC di tahun-tahun sebelumnya,” kata Mashuri.
[berita-terkait number=”5″ tag=”dprd-jember”]
Salah satu kontroversi yang paling besar adalah soal busana seksi artis Cinta Laura pada 2019. Saat itu, penampilan seksi Cinta Laura menuai aksi unjuk rasa dari kelompok yang mengatasnamakan kalangan santri.
Sidang paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di DPRD Jember, Selasa (6/8/2019), menjadi ajang kecaman untuk JFC. PKB dan Partai Keadilan Sejahtera meminta agar izin untuk JFC ditinjau ulang.
“Kejadian beberapa hari lalu seolah-olah merobek ikatan yang ada di Kabupaten Jember. Kita terkenal di sini sebagai kota santri, ribuan pondok pesantren, ribuan alim ulama, termasuk Pak Wakil Bupati adalah seorang ulama,” kata Nurhasan, juru bicara Fraksi PKS saat itu.
Kehebohan berakhir, setelah Bupati Faida meminta maaf. “Saya dan Kiai Muqit sebagai bupati dan wakil bupati juga menyampaikan permohonan maaf. Apapun yang terjadi di Jember, walaupun event ini ada manajemennya, pemerintah daerah tidak masuk dalam detail content, namun yang terselenggara di Jember yang paling bertanggung jawab adalah saya selaku bupati,” katanya kala itu.
David Handoko Seto, juru bicara Fraksi Partai Nasdem, satu suara dengan PKS. “Kami minta agar sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut, dilakukan screening kepada semua peserta agar tidak lagi mencederai pihak-pihak. Semangat untuk bersama-sama membangun Jember tidak boleh lepas dari norma-norma budaya dan keagamaan yang ada,” katanya. [wir/kun]
