Bojonegoro (beritajatim.com) – Puluhan wali murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Sumberrejo dan SDN 1 Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro menggelar unjuk rasa. Sebelumnya mereka mendatangi kantor DPRD kemudian dilanjut ke kantor Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.
Aksi digelar sejumlah wali murid dengan mengajak anak-anaknya itu tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Sebab, mereka tidak bertemu dan berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Nursujito. Mereka meminta agar merger yang dilakukan dibatalkan.
Menurut salah satu wali murid SDN 3 Sumberrejo, Yulin Arisandi, aksi unjuk rasa ini bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya juga pernah dilakukan, namun tidak ada respon sama sekali. Dampaknya, para siswa harus terbengkalai dalam melakukan proses belajar mengajar. Sebab, perangkat ajar, baik kepala sekolah, guru, maupun peralatan lain sudah dipindah ke sekolah induk.
“Kalau saya tidak turun (aksi penolakan merger) lagi, sampai kapan akan terus mengorbankan anak. Kali ini kami menggandeng Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) Bojonegoro. Kami datang mencari keadilan,” ujarnya, Jumat (21/07/2023).
Yulin menyebut, sebelumnya perwakilan dari Disdik maupun Komisi C DPRD Bojonegoro sudah pernah mendatangi sekolah. Namun hingga kini belum ada keputusan yang jelas. “Tempo hari, dari Komisi C DPRD maupun Disdik sudah turun ke lapangan, tapi sampai sekarang tidak ada keputusan,” terangnya.
Penolakan yang dilakukan, lanjut dia, karena dalam proses merger sebelumnya tidak melalui diskusi publik. Selain itu, yang menjadi sekolah induk yakni SDN 2 Sumberrejo kondisinya tidak lebih baik dari SDN 3 Sumberrejo. Tanah yang digunakan, lanjutnya, juga masih sengketa.
“Kalau di SDN 3 ini sudah jelas, tanahnya pakai TKD. Sehingga terkesan ada kepentingan pribadi. Apalagi menjelang pemilu, wali murid perlu keterbukaan. Boleh berpolitik, tapi berpartai lah yang baik, jangan sampai mengorbankan anak-anak,” tegas wali murid yang anaknya naik kelas 3 itu.
Aksi yang dilakukan sebagai bentuk penolakan merger sekolah juga diikuti perwakilan wali murid di SDN 1 Megale Kecamatan Kedungadem. Salah satunya adalah Vinda. Dia menyebut bahwa orang tua siswa keberatan dengan adanya merger SDN 1 Megale yang harus pindah ke SDN 2 Megale.
Dengan adanya merger tersebut sehingga jarak sekolah dengan rumah semakin jauh. Sementara tidak semua orang tua murid memiliki kendaraan bermotor untuk mengantarkan anaknya sekolah. “Kalau alasan merger ini karena kekurangan guru dan siswa sebenarnya mencukupi. Jumlah siswanya 50 anak untuk kelas 1 sampai 6, dan kebutuhan guru juga mencukupi,” tegasnya.
Dalam aksi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro sejumlah wali murid dan para siswa ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mitroatin dan Sukur Priyanto. “Kami akan ikut mengawal kasus ini karena telah mengorbankan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan,” ungkapnya. [lus/kun]
BACA JUGA:
Komentar