Tuban (beritajatim.com) – Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tuban untuk terus menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berlandaskan regulasi dan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Hal ini disampaikan dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-29 tahun 2025, Jumat (25/4/2025), usai mengikuti zoom bersama Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, dari Balikpapan Sport and Convention Center, Kalimantan Timur.
Joko Sarwono menyebut bahwa Hari Otoda menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan hampir tiga dekade otonomi daerah di Indonesia. Ia menilai, sistem desentralisasi ini memungkinkan pemerintah daerah hadir lebih dekat, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Ini menjadi pengingat untuk terus menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas,” ujar Joko Sarwono.
Ia juga menambahkan bahwa Pemkab Tuban secara konsisten melaporkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan otonomi daerah.
“Di bawah kepemimpinan Mas Lindra Bupati Tuban, Pemkab Tuban terus menguatkan orientasi pemerintahan pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terang Joko.
Lebih lanjut, Joko berharap Pemkab Tuban dapat kembali meraih Penghargaan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha, yaitu penghargaan tertinggi dari Kemendagri atas keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Bahwa saat ini juga Pemkab Tuban tengah menyusun berbagai dokumen penilaian sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi otonomi daerah,” imbuhnya.
Ia menyebutkan, langkah tersebut diperkuat oleh program-program strategis di sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal. Menurutnya, pemerintahan yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pemerintahan yang baik membawa efek positif bagi peningkatan SDM, mutu layanan dasar, serta pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Sebagai mantan Kepala Bappeda, Joko menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus menjadi jalan untuk menghadirkan pelayanan publik yang nyata dan terasa langsung bagi masyarakat.
“Semua program harus terasa manfaatnya. Pemerintahan harus hadir dan memudahkan kehidupan untuk warganya,” tutup Joko. [ayu/beq]
