Sama dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur (Jatim), Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jatim juga menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 27 Nopember 2024 mendatang.
Untuk kebutuhan sekarang dibutuhkan bupati Bojonegoro yang pro investasi dan bersahabat dengan korporasi, mengingat posisi daerah ini punya nilai strategis dalam lanskap perekonomian Jatim dan nasional.
Saat ini, Kabupaten Bojonegoro posisinya naik kelas. Hal itu seiring dengan ditemukannya cadangan minyak dan gas (Migas) besar di daerah ini. Secara faktual, minyak di Bojonegoro telah dieksploitasi dan produksi lebih dari 15 tahun lalu.
Cadangan minyak berskala besar berproduksi di bawah operator korporasi besar dari Amerika Serikat (USA): ExxonMobil.
Kini, dari lapangan Blol Cepu itu diproduksi sekitar 140 ribu barel minyak per hari. Kapasitas tersebut terbesar kedua di Indonesia setelah Blok Rokan di Provinsi Riau dengan operator PT Pertamina.
Pada fase puncak produksi, tingkat lifting Blok Cepu sempat menyentuh 210 ribu barel per hari. Produksi minyak Blok Cepu ditargetkan kembali meningkat pada Agustus 2024.
Sebab, proyek Banyu Urip Infill Clastic (BUIC) yang sedang berlangsung sekarang ini ditargetkan mampu meningkatkan produksi sebesar 16.000 BOPD (barel minyak per hari).
Proyek BUIC berupa pengeboran tujuh sumur infill clastic Banyu Urip ini untuk menahan laju penurunan produksi secara ilmiah. Produksi minyak yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) sekarang ini di kisaran 140 ribu barel per hari.
Tingkat lifting minyak yang besar dari Bojonegoro berdampak langsung pada akselerasi kapasitas APBD daerah ini. Bojonegoro dalam 15 tahun terakhir berbeda dengan potret daerah ini di masa lalu.
Posisi kapasitas APBD daerah ini jadi jumbo alias besar. Setiap tahun menyisakan besaran nilai anggaran yang tak mampu diserap dalam program dan proyek pembangunan dengan nilai jumbo pula. Bisa menyentuh angka Rp2,5 triliun sampai Rp3 triliun lebih. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2023 mencapai Rp2,9 triliun, sedang di tahun 2022 Silpa mencapai Rp3,2 triliun. Bojonegoro sugih duit.
Sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) terbesar dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Nilainya triliunan setiap tahun. Kapasitas APBD Bojonegoro terbesar kedua di Jatim dibanding kabupaten/kota lainnya. Posisi pertama ditempati Kota Surabaya dengan nilai kapasitas APBD sekitar Rp10 triliun.
Pada tahun anggaran 2024, besaran APBD Bojonegoro mencapai Rp8,7 triliun. Hingga akhir April 2024, tingkat serapan APBD Bojonegoro baru mencapai 12 persen dari sebesar Rp8,7 triliun.
Kapasitas anggaran pemerintah yang besar merupakan salah satu indikator kemajuan dan kemampuan daerah dalam membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan daerahnya. Dalam konteks demikian, Pemkab Bojonegoro patut berbangga, mengingat kapasitas APBD daerah ini terbesar kedua dibanding kabupaten/kota lain di Jatim.
Kapasitas APBD dan Kemiskinan
Ada banyak indikator utama lain pembangunan, seperti tingkat persentase kemiskinan, tingkat indeks pembangunan manusia (IPM), indeks gini ratio untuk mengukur gap sosial ekonomi antarwarga, indeks kualitas demokrasi, dan lainnya.
Sekadar komparasi bahwa persentase angka kemiskinan di Bojonegoro tak berbeda jauh dengan kabupaten sekitarnya: Kabupaten Lamongan dan Tuban. Padahal, kapasitas ABPD Bojonegoro di satu sisi dengan Lamongan dan Tuban di sisi lain sangat jauh berbeda. Bagai bumi dan langit.
Pada 2023 persentase angka kemiskinan Bojonegoro sebesar 12,18 persen dan turun jadi 11,69 persen pada Maret 2024 (turun 0,49%). Berdasar Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) tahun 2023, persentase angka kemiskinan di Tuban mengalami penurunan jadi 14,91 persen atau turun 0,11 persen, krena pada 2022 sebesar 15,02 persen.
Sedang angka kemiskinan Lamongan di bulan Maret 2024 mengalami penurunan jadi 12,16 persen. Angka tersebut turun sebesar 0,26 persen dibanding Maret 2023 dengan 12,42 persen.
Seharusnya anggaran belanja pembangunan di Bojonegoro dapat dimaksimalkan mengingat banyak persoalan pembangunan belum selesai di daerah ini, seperti pengangguran, kemiskinan, kesehatan hingga mutu pendidikan. Dalam perspektif demikian, Bojonegoro dengan kapasitas APBD besar harus dipimpin oleh pemimpin yang berani, visioner, dan mampu menjalin relasi dengan banyak stakeholder.
Kapasitas anggaran pemerintah yang besar dipandang sebagai instrumen kunci untuk mendesain dan mengeksekusi banyak program pembangunan bersifat populis, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan infrastruktur. Ujung-ujungnya diekspektasikan mampu menderek peningkatan kualitas kesejahteraan warga setempat.
Formula politik pembangunan itu nyatanya belum bisa diwujudkan dan direalisasikan di Bojonegoro secara konsisten. Angka kemiskinan di daerah ini tetap tinggi. Besaran persentasenya tetap dua digit. Tak berbeda jauh dengan kabupaten sekitarnya.
Beda persentase kemiskinan di Bojonegoro dengan Lamongan sekitar 1,4 persen. Padahal, di Lamongan nyaris tak ada industri besar yang memberikan efek langsung pada peningkatan kapasitas APBD pemerintah setempat, seperti Pemkab Bojonegoro dengan kontribusi DBH Migas dari Blok Cepu yang nilainya sangat besar.
Setidaknya ada instrumen politik lain yang mesti dibedah dan dikaji lebih jauh dalam konteks kepemimpinan politik di Kabupaten Bojonegoro di masa depan. Apa itu? Pemimpin dan model kepemimpinan yang diperankan sang pemimpin. Daerah ini membutuhkan pemimpin baru dengan pola kepemimpinan transformatif yang otentif dan kolaborarif. Pemimpin yang sudi dan mampu membangun kerja sama dan sinergi dengan komunitas lain di level masyarakat lokal, regional, dan nasional.
Robbins dan Judge (2008) berpandangan bahwa gaya kepemimpinan transformatif adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk mengeyampingkan kepentingan pribadi demi kebaikan organisasi. Ada sejumlah ciri dari kepemimpinan transformatif, yakni: berjiwa pembaharu, memberi teladan, mendorong kinerja bawahan, mengharmoniskan lingkungan kerja, memberdayakan bawahan, bertindak atas sistem nilai, meningkatkan kemampuan dan kapasitas secara terus-menerus, dan mampu menghadapi situasi rumit (Sudarwan Danim dan Suparno, 2009: 62)
Secara faktual, Kabupaten Bojonegoro dalam 5 tahun terakhir dihadapkan pada realitas pembelahan kepemimpinan politik di lingkungan eksekutif pemerintahan lokal. Bupati dengan Wakil Bupati tak mampu berjalan seiring sejalan. Tak ada kolaborasi dan sinergi di antara keduanya. Perbedaan pandangan yang tak bisa ditemukan jalan tengahnya.
Relasi bupati dan wakil bupati yang secara istiqomah terus diselimuti perbedaan yang tak bisa dijembatani. Seminimal apapun fakta dan akibatnya, realitas politik ini bisa mengakibatkan pembelahan di ranah birokrasi.
Sehingga faksionalisasi antar-aparat pemerintah di ranah biroktasi lokal tak mungkin dihindarkan. Ujung-ujungnya berdampak pada efektifitas dan optimalisasi capaian target kinerja birokrasi secara keseluruhan.
Pilkada 2024 di Kabupaten Bojonegoro mesti menghasilkan kepemimpinan baru yang transformatif dan kolaboratif. Model kepemimpinan yang mampu membangun kerja sama dan sinergi antar-pemimpin maupun antara pemimpin dengan stakeholder utama di daerah ini. Misalnya, relasi dan sinergi antara bupati dengan wakil bupati, bupati dengan tokoh masyarakat setempat, bupati dengan pimpinan partai dan ormas, bupati dengan pelaku bisnis, bupati dengan pelaku pendidikan, dan lainnya.
Karakter feodalistik dari pemimpin baru Bojonegoro mesti benar-benar dihindarkan dan dijauhi. Pemimpin yang merasa benar sendiri, tertutup dengan input dari pihak lain, bekerja dengan pola kepemimpinan semau gue, dan secara tak sadar menempatkan kepentingan personalnya di atas kepentingan rakyat lokal.
Dalam jangka pendek, rakyat Bojonegoro mesti sadar dan cerdas dalam memilih pemimpin mereka. Tujuannya, ikhtiar dan ekspektasi politik untuk mempercepat realisasi akselerasi kesejahteraan mereka bisa diwujudkan. Jangan salah memilih pemimpin. Bojonegoro tak sekadar membutuhkan pemmpin yang tampaknya sebagai orang baik dari luar dan pemurah dengan perilaku charity saat pilkada.
Daerah ini memerlukan pemimpin yang mampu menjalin kolaborasi, sinergi, dan kerja sama dengan semua kalangan. Termasuk kolaborasi dengan pengusaha dan tak memandang korporasi, terutama korporasi besar, dengan perasaan dan pandangan mencurigakan.
Sebab, mengurangi pengangguran tenaga kerja baru bisa digapai dengan meningkatkan dinamika ekonomi lokal, sehingga pertumbuhan ekonomi mampu direngkuh dengan maksimal. Dalam perspektif demikian, kolaborasi dengan kalangan pengusaha adalah tuntutan faktual yang sulit dihindarkan. Itu formula ekonomi yang berlaku global.
Ainur Rohim (Penanggung Jawab beritajatim.com)
