Surabaya (beritajatim.com) – Harapan besar lulusan SMK dapat terserap industri rupanya belum optimal. Selain karena faktor kompetensi yang dimiliki tiap lulusan, juga terkait kebutuhan industri yang beragam.
Apalagi, di tengah industri disrupsi, cakap dan ahli di bidang teknologi lebih dibutuhkan. Hal inilah yang mendorong Guru Besar Unesa Prof Agus Wiyono memilih pemetaan SMK berbasis potensi wilayah.
Ia menilai, pendidikan SMK khususnya pendirian kompetensi keahlian masih berbasis kompetensi keahlian prestise. Yakni didasarkan pada animo masyarakat yang tinggi.
Baca Juga: Warga Datangi DPMD Bangkalan, Protes Pencoretan Pengalaman Kerja Bacakades
Dicontohkan, jika SMK membuka kompetensi keahlian multimedia, komputer dan jaringan, atau rekayasa perangkat lunak, animo masyarakat pada PPDB untuk jurusan ini akan tinggi.
“Padahal jika dilihat data BPS mulai tahun 2020-2023 tingkat pengangguran SMK tertinggi. Kesimpulannya ada sesuatu, yaitu kompetensi keahlian yang dibuka SMK tidak sesuai DUDI,” ujar Prof Agus, ditulis Senin (9/10/2023).
Menurutnya, jika ini diteruskan tingkat pengangguran SMK akan semakin tinggi, dan tujuan pemerintah tidak tercapai. “Apalagi tahun 2030 Indonesia mengalami bonus demografi tertinggi. Dimana usia produktif di tingkat tertinggi,” jelasnya.
Baca Juga: Nakes Hospitel Bantarangin Pilihan, Sugiri Sancoko: Pelayanannya Biar Gaspol
Karena itu, pemerintah harus menyiapkan solusi lulusan siap kerja. Di sisi lain, Prof Agus menilai semua wilayah di Jatim memiliki wisata unggulan yang masih digarap masyarakat daerah. Kolaborasi dengan SMK belum optimal.
Dalam merealisasikan SMK berbasis potensi wilayah ini, Prof Agus menyarankan untuk mengajak alumni lulusan SMK bisa membantu masyarakat atau orang tua langsung tanpa mencari kerja luar daerah.
Berdasarkan kajian, setiap daerah telah memiliki analisis LQ (location Question) untuk melihat potensi masing-masing daerah. Nah, potensi ini yang digarap dalam SMK yang dibuka melalui kompetensi keahliannya.
“Jangan membuka kompetensi yang prestise. Tapi lulusan tidak terserap industri. SMK kita belum berbasis wilayah, tapi masih berbasis prestise dan animo. Ini menjadi solusi bisa terserap di APK (angka partisipasi kasar) untuk lulusan SMK-SMA tinggi. Tapi tidak menjadi solusi menghadapi tren bonus demografi,” tegas dia.
Baca Juga: Kepergok Edarkan Sabu di Gresik, Warga Sampang Masuk Sel Penjara
Terkait SMK berbasis wilayah ini, kata dia, belum ada daerah yang mendirikan kompetensi keahlian tersebut. Padahal, jika dikaji dan dioptimalkan akan memberikan solusi pada tingkat pengangguran tinggi dari SMK.
Selain itu, juga akan meningkatkan hasil dan produktifitas termasuk impact kesejahteraan masyarakat dan pendapatan perkapita daerah. “Ini memang berupa konsep. Tentu untuk realisasi konsep ini ada beberapa hal yang harus dianalisa dan dibidik. Dianalisis lokasi sekolah, diperhatikan juga aksesbility,” jelasnya.
Kemudian, pemangku pendidikan seperti Kepala Bidang Pendidikan dan Kejuruan dan Perguruan Tinggi juga harus dibidik untuk sosialisasi dan ‘diracuni’ mindset pengambilan kebijakan karena memang dibutuhkan.
Baca Juga: Cak Anam dan Buku yang Belum Selesai
“SDM bisa kolaborasi dengan perguruan tinggi yang memiliki teknologi pertanian. Konsep ini berdasarkan instruksi Presiden No 9 tahun 2016 bahwa harus ada revitasliasasi SMK dan meningkatkan SDM lulusan SMK,” pungkasnya. [ipl/ian]
