Probolinggo (beritajatim.com) – Wali Kota Probolinggo dr. Aminudin memberi peringatan keras kepada pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan pemerintah tidak akan segan menutup dapur MBG yang terbukti tidak menjalankan prosedur maupun standar gizi yang telah ditetapkan.
Peringatan itu disampaikan menyusul munculnya sejumlah kasus di daerah lain seperti Jember dan Lumajang. Di dua wilayah tersebut, beberapa dapur MBG dilaporkan terpaksa ditutup karena berbagai persoalan, mulai dari pengolahan limbah yang buruk hingga menimbulkan bau tak sedap di lingkungan sekitar.
Aminudin mengatakan, pemerintah daerah kini memperketat pengawasan terhadap operasional dapur MBG di Kota Probolinggo, mulai dari proses pengadaan bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Memang kemarin kita sudah rapat di provinsi. Tidak hanya kepala daerah, camat dan lurah juga punya kewenangan menutup dapur MBG jika ditemukan tidak menjalankan prosedur,” kata Aminudin, Selasa (10/3/2026).
Ia menegaskan pengawasan tidak hanya menyasar proses pengolahan makanan, tetapi juga seluruh rantai operasional dapur MBG.
“Mulai pengadaan bahan pokok, proses pengolahan, pascapengolahan sampai pendistribusian harus sesuai standar,” tegasnya.
Aminudin mencontohkan kasus yang terjadi beberapa hari lalu di Lumajang dan Jember, di mana dapur MBG terpaksa ditutup karena pengelolaan limbah dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang tidak berjalan dengan benar sehingga mengganggu warga sekitar.
Belajar dari kasus tersebut, Pemkot Probolinggo kini meningkatkan pengawasan langsung terhadap dapur-dapur MBG yang beroperasi di wilayahnya. Bahkan, Aminudin mengaku turut memantau kualitas menu yang disajikan.
“Saya selalu koordinasi dengan Pak Sekda untuk terus memantau dapur-dapur MBG di Kota Probolinggo. Bahkan bukan hanya soal besar, menu makanannya pun saya tahu,” ujarnya.
Sebagai dokter, ia mengklaim mampu menilai kualitas gizi makanan hanya dengan melihat komposisi menu yang disajikan.
“Sekali lihat saja saya sudah tahu kira-kira berapa kalori dan gizinya,” katanya.
Aminudin menegaskan, jika nantinya ditemukan dapur MBG yang melanggar standar operasional, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas.
“Kalau ada yang melanggar, kami pastikan tidak segan menutup langsung dan memberi peringatan agar memperbaiki mutu serta kualitasnya terlebih dahulu sebelum bisa beroperasi kembali,” tandasnya.
Meski demikian, hingga saat ini Pemkot Probolinggo mengklaim belum menemukan pelanggaran serupa di dapur MBG yang ada di wilayahnya.
“Alhamdulillah sejauh ini di Kota Probolinggo belum ada kasus seperti itu,” pungkasnya. (rap/but)
