Tuban (beritajatim.com) – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Petani, Peternak, dan Nelayan Merah Putih Tuban melakukan demo di depan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dengan tuntutan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban diduga menghambat pelaksanaan program pertanian pemerintah pusat
Massa mendesak Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mencopot Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P), Eko Julianto.
Sebagai simbol kekecewaannya, para demonstran melempar ratusan telur sebanyak Rp 15 kilogram di depan kantor Pemkab Tuban dan juga membentangkan spanduk “Tuban Gelap, Evaluasi Kebijakan Bupati dan Pak Prabowo Turun ke Tuban”.
Massa menilai pelayanan dan pelaksanaan sejumlah program pemerintah pusat di sektor pertanian belum berjalan optimal sehingga berpotensi merugikan petani.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Arif Kasto, mengatakan terdapat persoalan dalam proses pelaksanaan program pemerintah pusat yang menyasar masyarakat Tuban.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah proses pendataan, verifikasi, dan penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), termasuk untuk penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Kami menilai Kepala Dinas Pertanian dan sejumlah pejabat mempersulit program pusat turun ke masyarakat Tuban sehingga sangat menyengsarakan rakyat. Copot kepala dinas,” ungkap Arif Kasto. Kamis (22/10/2026).
Arif Kasto menilai pemerintah daerah seharusnya memastikan program pemerintah pusat dapat diakses masyarakat yang memenuhi persyaratan. Proses administrasi dan penerbitan rekomendasi, kata dia, tidak boleh menjadi penghambat penyaluran bantuan kepada petani.
“Kami meminta Pemkab Tuban mengevaluasi pelaksanaan program di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan, termasuk pemerintah daerah juga harus meningkatkan transparansi dalam proses pendataan hingga penetapan calon penerima bantuan,” kata Arif Kasto.
Lanjut, pihaknya juga menilai program yang ditujukan untuk kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan tidak boleh terhambat oleh pelayanan yang tidak optimal. “Kami melempar telur itu iya bentuk kekecewaan kami, ada 15 kilogram,” kata Arif Kasto.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Budi Wiyana, menyampaikan bahwa Pemkab Tuban tidak memiliki niat menghambat program pemerintah pusat yang ditujukan kepada masyarakat.
“Kami sampaikan tidak sedikit pun Pemkab Tuban menghambat,” tegas Budi Wiyana yang juga didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P), Eko Julianto.
Sekda juga telah melakukan penerbitan surat rekomendasi oleh dinas untuk pelaksanaan program pemerintah pusat tetap harus mempertimbangkan aspek perencanaan dan kelengkapan administrasi kelompok calon penerima.
Menurutnya, tahapan tersebut diperlukan agar pelaksanaan program sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Kita tidak ingin ada permasalahan. Pemkab Tuban dan dinas tidak menghambat. Insyaallah tidak ada,” tutup Sekda Tuban. [dya/ted]
