Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Opini WTP tersebut merupakan kali kedelapan secara berturut-turut yang diperoleh Pemkab Sumenep sejak laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023.
Penghargaan Opini WTP LKPD 2024 diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin kepada Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.
“WTP LKPD ini merupakan buah kerja keras dan sinergitas semua pihak di jajaran pemerintah daerah bersama elemen masyarakat yang aktif mengawasi sekaligus mengontrol kinerja pemerintah daerah,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Kamis (17/04/2025).
Karena itu, ia berharap agar seluruh elemen terus memberikan dukungan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dari tahun ke tahun.
“Penghargaan ini harusnya mampu mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN untuk berkomitmen bersama-sama membawa Kabupaten Sumenep semakin baik dalam rangka meningkatkan kepatuhan, ketaatan, dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, WTP tidak bisa dimaknai sebagai sebuah penghargaan semata, namun harusnya sebagai pemicu motivasi untuk bekerja lebih baik guna membangun Kabupaten Sumenep.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan untuk menyukseskan program pembangunan,” ucapnya.
Bupati pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sumenep yang telah bekerja keras dan bersinergi dengan berbagai elemen untuk melaksanakan program pembangunan.
Apabila ada temuan catatan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka harus siap melakukan perbaikan.
“Kalau misalnya ada rekomendasi BPK RI, hendaknya menjadi komitmen pimpinan OPD dan ASN untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan, dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan daerah,” tandasnya. (tem/ian)
1 Komentar
Mendapat predikat WTP bukan lantas tidak ada korupsi atau pejabatnya bersih semua, karena para pejabatnya udah sangat pinter bermain dan memanipulasi anggaran.
Nanti di akherat meteka tidak akan bebas dari pemeriksaan Allah atas semua perbuatannya.