Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bojonegoro menaruh perhatian besar terhadap ketepatan dan keabsahan data penerima bantuan sosial (bansos).
Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, pendamping desa, dan penggiat desa tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan yang diikuti lebih dari seribu peserta ini mengusung dua fokus utama, yakni peningkatan akurasi penyaluran bansos agar tepat sasaran serta penguatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan di tingkat desa. Bimtek tersebut dijadwalkan berlangsung selama tiga hari hingga Jumat (24/4/2026).
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam arahannya menekankan bahwa sumber utama data kemiskinan berasal dari desa. Ia meminta seluruh aparatur dan penggiat desa menjaga komitmen dalam menyajikan data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data harus berdasarkan kriteria yang nyata, bukan berdasarkan suka atau tidak suka (like and dislike), apalagi hubungan kekerabatan. Tanggung jawab bapak dan ibu sekalian tidak hanya di dunia, tapi hingga akhirat,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan utama dalam penyaluran bansos terletak pada ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan nilai manfaat yang dirasakan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan para penggiat desa semakin profesional, tanggap, dan berintegritas dalam melakukan verifikasi di lapangan sehingga kesalahan data bisa ditekan.
Selain isu sosial, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan di tengah pesatnya pembangunan. Ia menegaskan agar pembangunan fisik tidak mengabaikan kelestarian alam.
“Pembangunan harus terus tumbuh (growing), tapi kelestarian alam tetap dijaga. Jangan menebang pohon sembarangan dan kelola sampah dengan baik. Kita harus melindungi sumber daya alam untuk anak cucu kita,” pesannya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, memaparkan berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim, perkembangan kecerdasan buatan (AI), hingga isu ketahanan energi.
Untuk target pembangunan dalam negeri tahun 2026, ia menyoroti sejumlah prioritas, di antaranya pemerataan akses listrik, kewajiban pendidikan bagi seluruh anak, eliminasi TBC, peningkatan kualitas hunian, serta pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS) guna mengurai kemacetan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
“Kita juga harus waspada terhadap puncak kemarau ekstrem pada Agustus-September. Persiapan harus dilakukan sejak April-Mei ini, terutama untuk pengaturan pola tanam padi,” tambahnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, Djoko Lukito, menjelaskan bahwa bimtek ini terdiri dari enam sesi selama tiga hari dan diikuti oleh 1.051 peserta. Mereka merupakan alumni program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa jenjang S1 hasil kerja sama Pemkab Bojonegoro pada 2021–2022.
“Mereka adalah investasi SDM kita. Kami berharap para alumni RPL ini menyumbangkan pemikiran profesional mereka untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ujarnya.
Di sisi lain, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kusnandaka Tjatur, menambahkan bahwa pembaruan data akan dilakukan secara berkala minimal setiap enam bulan.
“Jika angka data berubah (berkurang), itu artinya program intervensi kita berhasil,” pungkasnya. [lim/suf]
