Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar Rp31,1 miliar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk membangun 163 titik Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang tahun 2026. Pembangunan infrastruktur strategis ini bertujuan mempermudah mobilitas petani dalam mengangkut hasil panen dari lahan menuju titik distribusi utama secara lebih efisien.
Dengan akses jalan yang memadai, pemerintah daerah berharap biaya angkut menjadi lebih murah dan tenaga petani tidak lagi terkuras di medan yang sulit. Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Perlindungan Tanaman DKPP Bojonegoro, Yuni Arba’atun, menjelaskan bahwa pembangunan JUT difokuskan pada jalur-jalur yang selama ini sudah aktif digunakan masyarakat.
Setiap ruas jalan yang dibangun memiliki spesifikasi lebar minimal 2,5 meter agar dapat dilalui kendaraan pengangkut hasil pertanian dengan lancar. Langkah ini diambil untuk memastikan infrastruktur tersebut benar-benar fungsional dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga pedesaan.
“Kami ingin jalan ini benar-benar fungsional, bukan sekadar dibangun lalu ditinggalkan. Targetnya bisa dilewati kendaraan angkut dan dimanfaatkan secara maksimal oleh petani,” ujar Yuni pada Rabu (28/1/2026).
Proyek JUT ini merupakan bagian dari “Petruk Tani” (Pembangunan Infrastruktur Pertanian) yang menjadi salah satu program unggulan unggulan Pemkab Bojonegoro. Melalui skema ini, DKPP menargetkan peningkatan kesejahteraan petani dengan cara menurunkan ongkos produksi dan mempermudah distribusi hasil bumi ke pasar.
Pemerintah daerah memberikan prioritas pembangunan kepada kelompok tani (Poktan) atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang belum pernah menerima bantuan hibah pada tahun sebelumnya. Strategi ini dirancang agar manfaat pembangunan infrastruktur dapat dirasakan secara merata oleh seluruh petani di wilayah Bojonegoro.
Bagi kelompok tani yang ingin mengajukan program, syarat utamanya adalah mengirimkan proposal resmi dan menunjukkan lokasi jalan yang sudah ada selama ini. Selain itu, verifikasi ketat dilakukan untuk memastikan bahwa kelompok tersebut benar-benar belum mendapatkan kucuran dana hibah serupa sebelumnya.
Total anggaran senilai Rp31,143 miliar ini dipandang bukan sekadar proyek fisik, melainkan bentuk kehadiran nyata pemerintah di sektor pertanian rakyat. Langkah strategis ini diharapkan mampu memperkuat denyut ekonomi lokal dan mewujudkan masa depan pertanian Bojonegoro yang lebih mandiri serta sejahtera. [lus/beq]
