Jakarta (beritajatim.com) – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda menilai rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebaiknya dilakukan secara berkala. Mengingat kenaikan harga akan berdampak pada daya beli masyarakat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Apabila opsi menaikkan, kita rasa menaikkan secara gradual (berkala) lebih tepat daripada naik signifikan,” kata Huda, Selasa (23/8/2022).
Dari perhitungan yang dia buat, Huda mengungkapkan apabila harga Pertalite naik jadi Rp8.000 per liter, inflasi akan tertahan di level 5,5 persen. Jika naik jadi Rp9.000 bisa memicu inflasi di level 6,5-7 persen.
Demikian halnya jika harga naik menjadi Rp10 ribu per liter, maka Pertalite dapat menyumbang inflasi di level 8 persen. Dampaknya, daya beli masyarakat akan menurun.
“Dengan kenaikan harga Pertalite, itu pasti inflasi cukup tinggi. Dampaknya tinggi, daya beli menurun, juga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan masyarakat miskin baru,” kata Huda.
Sejumlah kabar beredar tentang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, BBM bersubsidi tidak akan naik pada Kuartal III tahun ini.
Jika hal itu benar, Huda menilai, pemerintah masih punya ‘tambalan’ untuk menambah subsidi BBM. Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pendapatan dari pajak cukup positif dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per Juni juga tumbuh 35,5 persen.
“Tahun ini masih positif PNBP. Kalau pemerintah ingin memanfaatkan uang dari PNBP dan pajak yang kenaikan positif, bisa untuk menambah subsidi BBM. Itu tergantung sekali dengan political will,” kata Huda.
Selain itu, ada opsi realokasi anggaran untuk bisa menambal beban subsidi. Misalnya anggaran yang kurang urgent, seperti food estate, IKN, infrastruktur kereta cepat, bisa jadi tambalan.
Terpisah, Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mendorong pemerintah segera mengatasi persoalan penyaluran BBM bersubsidi untuk mengamankan APBN 2023. Dia menilai ada 60 persen Pertalite dan Solar subsidi tidak tepat sasaran bisa dihemat.
Dengan demikian, 60 persen pengguna yang tidak berhak menikmati BBM bersubsidi dialihkan ke Pertamax. “Menurut saya, atasi tadi dengan pembatasan BBM bersubsidi saat ini untuk sepeda motor dan angkutan umum, maka sekitar 60 persen bisa diselamatkan oleh pemerintah,” tegas Fahmy.
Menurutnya, efek kenaikan harga bagi pengguna yang tidak lagi boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi bisa dilokalisir. Sehingga dampak inflasi tidak terlalu tinggi.
Jika strategi pembatasan berhasil, maka APBN bisa diselamatkan sekaligus inflasi dapat terkendali. “Inflasinya berpengaruh tapi tidak signifikan. Kalau 60 persen diselamatkan, (inflasi) bisa 0,5 persen, asal solar tidak naik,” ujarnya.
Fahmy pun optimistis Presiden Joko Widodo tidak akan menempuh kebijakan menaikkan BBM bersubsidi. Mengingat adanya ancaman inflasi dan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Saya tidak yakin Pak Jokowi mau mengorbankan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai dengan susah payah ini,” ungkapnya.
[berita-terkait number=”3″ tag=”bbm-bersubsidi”]
Dikatakan Fahmy, jika kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10 ribu dan Solar subsidi menjadi Rp8.500 dilakukan secara bersamaan, sudah pasti menyulut inflasi. Bahkan jika kenaikan inflasi makanan 2 persen saja, akan mendorong inflasi hingga 5,2 persen secara tahunan (year on year/yoy).
“Akibatnya jika Pertalite dan Solar dinaikkan kemungkinan inflasi akan menjadi 7,2 persen. Padahal tahun sebelumnya inflasi kita rendah sekali, hanya 3 persen dan ini mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,4 persen. Ini luar biasa,” jelas Fahmy.
Inflasi 7,2 persen, kata Fahmy, akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan memperburuk daya beli masyarakat. Sementara beban paling berat akan dirasakan oleh rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi karena tidak mempunyai kendaraan bermotor.
Untuk itu, Fahmy menekankan pentingnya pemerintah mengatasi permasalahan BBM bersubsidi secara jangka pendek dan panjang.
“Atasi dulu masalah jangka pendek, menggelembungnya subsidi, 60 persen diselamatkan. Kalau sudah normal mulai diutak-atik, mungkin Pertalite dinaikkan atau Pertamax diturunkan agar disparitas tidak terlalu tinggi. Pada saat itu terjadi migrasi tadi,” katanya.
Untuk jangka panjang pemerintah juga disarankan untuk memangkas disparitas harga BBM bersubsidi dengan non-subsidi. Hal itu dapat dilakukan ketika situasi sudah normal.
“Kalau nanti kondisi sudah normal maka barangkali perlu ada pricing policy (kebijakan harga) yang bisa mendekatkan antara Pertalite dan Pertamax. Contoh selisihnya Rp1.500. Sehingga konsumen Pertalite, bahkan sepeda motor bisa migrasi ke Pertamax,” tutur Fahmy.
Sebelumnya, dua Menteri koordinator berbeda suara soal rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan keputusan kenaikan harga bbm subsidi bakal diumumkan Jokowi minggu ini, tetapi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kemudian menyampaikan belum ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat. [hen/beq]
