Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Indonesia akan mulai mengalihkan impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura ke negara-negara di Timur Tengah dan Amerika Serikat mulai November 2025. Kebijakan ini dilakukan secara bertahap mengingat saat ini lebih dari 50 persen kebutuhan BBM nasional masih dipasok dari Singapura.
Menanggapi kebijakan tersebut, Pakar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair), Prof. Tika Widiastuti menyebut bahwa langkah ini memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap neraca perdagangan, tetapi juga terkait politik internasional, kebijakan fiskal, hingga arah ketahanan energi nasional.
“Perdagangan internasional tidak selalu didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga pada kepentingan politik antarnegara. Dalam kasus ini, political interest kerap lebih dominan daripada economic interest,” ujarnya, Rabu (21/5/2025).
Menurutnya, meski Singapura telah menjadi mitra utama dalam impor BBM selama bertahun-tahun, diversifikasi mitra dagang justru dapat membuka peluang kerja sama baru di sektor lain.
“Pengalihan ini berpotensi memperluas kerja sama di bidang energi, pendidikan, dan ekonomi lainnya. Dampak negatif terhadap neraca perdagangan kemungkinan kecil dalam jangka pendek, dan justru bisa positif dalam jangka menengah jika dikelola dengan baik,” jelas Prof. Tika.
Kekhawatiran publik terhadap potensi memburuknya defisit transaksi berjalan juga direspons oleh Prof. Tika. Ia menilai kebijakan ini bisa memperbaiki posisi tersebut jika disertai kerja sama strategis.
“Tujuan utama kebijakan ini adalah menyeimbangkan perdagangan antarnegara. Bila disertai inisiatif seperti transfer teknologi atau pengembangan sektor pendidikan, maka dampaknya akan lebih besar dan berjangka panjang,” terangnya.
Dari sisi fiskal, terutama pada struktur subsidi energi, Prof. Tika menyebut bahwa dampaknya bergantung pada harga dan biaya logistik dari mitra baru. “Selama harga dan ongkos logistik tidak jauh berbeda dengan Singapura, kebijakan ini tidak akan membebani APBN secara signifikan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa stabilitas harga energi dalam negeri tetap dapat dijaga apabila pasokan dari negara baru konsisten dan disertai skema harga jangka panjang yang stabil.
Kendati demikian, Prof. Tika mengingatkan bahwa kebijakan ini masih bersifat reaktif terhadap dinamika global. Ia mendorong agar pemerintah melanjutkan langkah ini dengan strategi energi nasional yang lebih menyeluruh. “Penguatan energi terbarukan dan diversifikasi sumber energi harus menjadi prioritas utama ke depan,” pungkasnya. [ipl/kun]
