Dalam tempo satu minggu di akhir bulan Februari 2023 telah berlangsung dua kali pertemuan para kiai dan tokoh NU. Pertemuan pertama berlangsung di Pondok Pesantren Bumi Shalawat di Kabupaten Sidoarjo, Jatim pada hari Kamis (23/2/2023).
Sedangkan pertemuan kedua di Pondok Pesantren Ribath Nurul Anwar di Kabupaten Sragen, Jateng pada hari Sabtu (25/2/2023). Kedua pertemuan itu dilakukan sejumlah kiai dan tokoh NU dengan aspirasi politik tak sama.
Pertemuan pertama di Pondok Bumi Shalawat Sidoarjo diikuti 99 kiai khos NU Jatim. Tujuannya, membahas dan memberikan mandat politik para kiai NU untuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maju di ajang kontestasi pemilihan umum presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
[berita-terkait number=”2″ tag=”1-abad-nu”]
Para kiai yang hadir dalam forum tersebut yakni KH Nurul Huda Djazuli dari Pondok Ploso Kediri, KH Anwar Iskandar (Wakil Rois Aam PBNU), KH Fuad Noerhasan dari Pondok Sidogiri, KH Marzuki Mustamar (Ketua PWNU Jatim), KH Kholil Nawawi dari Pondok Sidogiri, KH Imam Syafaat dari Banyuwangi, KH Zainal Arifin dari Malang, dan KH Muqorrobin dari Ngawi. Turut hadir pula KH Muhammad ‘Abdurrahman Al Kautsar (Gus Kautsar) dari Pondok Ploso, KH Abdussalam Shohib dari Pondok Denanyar Jombang, Gus Ghulam dari Jember, Gus Muhammad Minan Salafi dari Malang, Gus Fathul Yasin dari Kota Batu, Gus Abdul Halim Basthomi dari Nganjuk, Gus M. Khoirul Anam dari Pacitan, dan lainnya.
KH Fuad Nur Hasan, mewakili para kiai khas Jatim, menyampaikan hasil musyawarah para kiai itu. Isinya, mendukung Cak Imin memimpin lndonesia. Karena itu, pada Pilpres 2024, dia mengajak seluruh santri dan alumni Sidogiri, seluruh masyayikh pondok pesantren, serta warga Nahdliyin bersatu padu mendukung Cak Imin.
Penegasan senada disampaikan KH Nurul Huda Djazuli. Dia mendorong Nahdliyin di seluruh Indonesia kompak dan bersatu, tak terkecuali dalam konteks politik nasional.
“Saya minta bersatulah wahai mujahidin di NU, apapun yang diusahakan tanpa itu (bersatu) tidak bisa berhasil. Kita harus berada di depan dalam berjuang, dalam menjaga keutuhan, kekompakan,” kata Kiai Huda.
Sekalipun jumlah kiai yang terlibat dan berpartisipasi dalam pertemuan tak sebanyak di pertemuan Pondok Bumi Shalawat Sidoarjo, sebanyak 40 kiai NU dan tokoh agama dari Jateng dan Jatim melakukan tirakat jelang pencalonan presiden Anies Baswedan, Sabtu (25/2/2023).
Pertemuan digelar di Pondok Ribath Nurul Anwar, Sragen bertajuk Halaqah Kebangsaan: Ulama Mendoakan Anies Baswedan. Para kiai ini berikhtiar dan berdoa agar bacapres yang diusung Koalisi Perubahan (Partai Nasdem, PD, dan PKS), Anies Baswedan, agar selamat dari beragam gangguan selama proses pencalonannya sebagai Presiden RI 2024-2029.
Pengasuh Pondok Ribath Nurul Anwar, KH Agus Wafi Maimoen, mengungkapkan, banyak sekali gangguan lahir maupun batin yang dialamatkan kepada Anies.
Menurut Gus Wafi, panggilan akrab KH. Agus Wafi Maimoen yang merupakan putra ulama kharismatik (alm) KH. Maimoen Zubair, hal ini menjadi tantangan serius bagi upaya untuk menghadirkan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik dalam Pemilu 2024.
“Bagi yang memahami (ilmu) batin, tentu tahu dahsyatnya gangguan-gangguan ke Pak Anies. Semoga beliau diberikan kekuatan dan tetap istiqomah,” ujarnya dalam rilis kepada media massa.
Pertemuan di pondok yang berlokasi di dekat perbatasan Jateng dan Jatim itu dihadiri antara lain KH. Nasirul Mahasin (Malang), KH. Ahmad Ainul Yakin (Tuban), KH. Mas Mansyur (Surabaya), KH. Munif (Pasuruan), KH. Fuad (Tremas, Pacitan), KH. Mizan (Madiun) KH. Labib Shodiq Suhaimi (Brebes), KH. Ahmad Mudofar (Jepara), KH Ahmad Asnawi (Kudus), dan banyak kiai lainnya.
Ada lima (5) butir kesepakatan pertemuan di Pondok Ribath Nurul Anwar, Sragen. Isi kesepakatan yang dibacakan KH. Nasirul Mahasin, mantan Wakil Bupati Rembang yang juga kakak kandung penceramah populer KH. Ahmad Bahaudin Nursalim (Gus Baha). Isinya, antara lain mendukung Anies Rasyid Baswedan untuk menjadi tokoh pemersatu bangsa, presiden bagi semua kalangan dan golongan. Hal tersebut selaras dengan konsep trilogi Ukhuwah yang dirumuskan Rais Aam PBNU (1984-991) KH Achmad Shiddiq, yakni: ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariah.
Baca Juga: Ulama Muda NU Gus Baha Trending, Pengamat: Sentilan untuk PBNU
Para kiai NU ini mengingatkan para pendukung Anies menunjukkan akhlakul karimah dan tidak membangun konflik dengan sesama anak bangsa.
Terkait penentuan nama bacawapres yang bakal mendampingi Anies, para kiai setuju untuk menyerahkannya kepada Bacapres. Namun, dari diskusi yang berlangsung hangat, muncul sejumlah nama kandidat, seperti Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jatim), Taj Yasin (Wagub Jateng), Saifullah Yusuf (Sekjen PBNU), Muhaimin Iskandar (Ketum PKB) hingga KH Said Agil Siradj (mantan Ketum PBNU). Muncul pula nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Otonomi Politik Kiai NU
Munculnya fenomena dukung-mendukung sejumlah kiai dan tokoh NU kepada figur bacapres dan atau bacawapres tertentu, seperti Anies Rasyid Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Khofifah Indar Parawansa, dan lainnya adalah fenomena politik jamak menjelang Pilpres 2024.
Realitas politik menunjukkan bahwa di ranah politik praktis, otonomi politik kiai-kiai NU, baik yang berada di jajaran struktural dan kultural, bersifat equal dan independen. Masalah sikap dan pilihan politik di kalangan kiai NU ditentukan pada otonomi politik bersifat pribadi masing-masing kiai dan tokoh NU.
Kendati demikian, dalam perspektif histori dan kultural, biasanya para kiai NU akan mengikuti tausiyah, fatwa, atau rekomendasi yang diberikan kiainya saat nyantri. Maksudnya, jejaring pondok pesantren akan dimanfaatkan untuk mendulang dan memobilisasi suara dari para alumni yang tersebar di masyarakat. Dalam konteks, cara kerja teori jejaring diharapkan bekerja maksimal.
Pondok pesantren besar dan berusia tua, yang telah menghasilkan banyak santri, seperti Pondok Lirboyo Kediri, Pondok Langitan Tuban, Pondok Tebuireng Jombang, Pondok Tambakberas Jombang, Pondok Krapyak Yogyakarta, Pondok Al Anwar Sarang Rembang, Pondok Sidogiri Pasuruan, Pondok Tremas Pacitan, dan banyak pondok lainnya memegang peran strategis dan kunci dalam konteks ini.
Sekalipun demikian, ada pula kiai-kiai muda NU dengan histori pondok yang dirintisnya berusia muda mencoba mengambil ‘jalan lain’ dengan aspirasi politik kiai dan pondok almamaternya. ‘Mengambil jalan lain’ itu dipandang bukan bentuk ketidakpatuhan, apalagi perlawanan terhadap kiai dan almamaternya.
Pada sejumlah praktek kontestasi politik praktis, seperti pemilihan kepala daerah dan pilpres, calon yang didukung dan dijagokan kiai NU di jalur kultural justru leading dan memenangkan kontestasi politik.
Misalnya, di Pilpres 2004 lalu. Di mana sejumlah tokoh NU tampil sebagai capres atau cawapres, di antaranya KH Hasyim Muzadi (cawapres berpasangan dengan capres Megawati Soekarnoputri), M Jusuf Kalla (cawapres berpasangan dengan capres SBY), Hamzah Haz (capres yang berpasangan dengan Agum Gumelar sebagai cawapres), dan Ir Salahuddin Wahid (cawapres yang berpasangan dengan Jenderal Purn Wiranto sebagai capres).
Hasil Pilpres 2004 menempatkan JK, politikus Golkar yang berbasis sebagai pengusaha kakap dari Makassar Sulsel sebagai pemenang dan mendapatkan dukungan besar dari konstituen, termasuk warga NU. Aktivisme JK di NU tak sekuat dan sekental, misalnya KH Hasyim Muzadi, di mana Kiai Hasyim saat itu menduduki jabatan ketua umum PBNU dan sebelumnya dua periode menjabat ketua PWNU Jatim, wilayah administratif dengan basis tradisional NU paling kuat dan terbesar di Indonesia.
Otonomi politik kiai NU yang besar dan independen di ranah politik praktis, terutama dalam relasinya dengan sikap dan pilihan politik, baik secara langsung maupun tak langsung, dampak dari policy organisasi kaum Islam Tradisional itu sendiri di tahun 1984.
Keputusan muktamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984 menegaskan bahwa NU kembali sebagai jam’iyyah diniyyah dan menjaga jarak yang sama dengan kekuatan sosial politik yang ada di masa itu: PPP, Golkar, dan PDI. Dalam bahasa lebih simpel bahwa NU secara jam’iyyah tak terlibat politik praktis.
Di tataran regional Jatim, pada Pilgub Jatim 2018 lalu, terjadi pembelahan dukungan politik kiai-kiai NU terhadap cagub yang terlibat kontestasi. Pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarnoputra didukung banyak kiai NU yang duduk di jabatan struktural NU. Sejumlah kiai pendukung Gus Ipul-Puti Guntur di Pilgub Jatim 2018 beberapa di antaranya sekarang memberikan dukungan kepada Cak Imin untuk konteks Pilpres 2024.
Di sisi lain, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak disokong dan didukung kiai-kiai NU yang berada di jalur kultural, seperti KH Salahuddin Wahid (almarhum) dari Pondok Tebuireng Jombang, KH Asep Syaifuddin Chalim dari Pondok Amanatul Ummah Pacet Mojokerto, KH Robbach Ma’shoem (almarhum) dari Pondok Ihyaul Ulum Gresik, dan banyak kiai lainnya.
Kontestasi politik Pilgub Jatim dimenangkan pasangan Khofifah-Emil Dardak, tanpa menimbulkan kontraksi negatif bagi keutuhan dan integrasi organisasi maupun relasi personal antarkiai dan tokoh NU di Jatim.
Toleransi atas perbedaan pandangan dan pilihan politik tertanam kuat di antara kiai dan elite NU. Sehingga urusan politik praktis tak dikhawatirkan berakibat buruk pada integrasi dan kohesi NU secara jam’iyyah dan jamaah.
Di luar dua pertemuan dan kesepakatan para kiai NU dalam relasinya dengan Pilpres 2024, dalam beberapa tempo ke depan, besar kemungkinan muncul kaukus politik baru yang melibatkan sejumlah kiai NU dengan maksud dan tujuan sama, kendati dengan figur yang didukung berbeda.
Baca Juga: Ini Petuah Ketua PWNU Jatim untuk Ketum PSSI Erick Thohir
Erick Thohir, misalnya, adalah ‘warga baru’ NU yang pernah dipercaya sebagai ketua panitia nasional Harlah 1 Abad NU. Nama Erick mencuat di sejumlah lembaga survei sebagai kandidat wapres dengan tingkat elektabilitas lumayan bagus. Sejumlah kiai dan tokoh NU memandang Erick layak dipertimbangkan sebagai calon di Pilpres 2024, terutama untuk posisi cawapres.
Adalah logis secara politik, Erick Thohir juga bekerja dan berikhtiar mencari dukungan dari tokoh, kiai NU, dan suara dari kaum Nahdliyyin.
Sebagai ketua panitia nasional Harlah 1 Abad NU, adalah wajar Erick memiliki relasi personal yang bagus dan dekat dengan elite-elite strategis di PBNU, seperti Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (sesama anggota Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf Amin), dan sejumlah tokoh NU lainnya.
Ke depan, munculnya kaukus, kutub, dan poros politik baru yang dipandegani kiai NU dalam konteks relasinya dengan Pilpres 2024 sangat mungkin terjadi. Realitas tersebut setidaknya disebabkan tiga faktor.
Pertama, jumlah warga Nahdliyin di Indonesia sangat besar. Diperkirakan jumlah warga NU sekitar 100 juta dari total populasi rakyat Indonesia sekarang yang berjumlah sekitar 270 juta jiwa. Sehingga menjadi daya tarik bagi kontestan yang bertarung di Pilpres 2024 untuk memperebutkannya. Apalagi, warga NU terkonsentrasi di sejumlah wilayah, seperti Jatim, Jateng, Jabar, Lampung, Sulsel, Kalsel, dan provinsi lainnya.
Kedua, kiai dan tokoh NU memiliki otonomi politik bersifat independen yang besar di wilayah politik praktis. Ketiga, bergerak secara dinamis di lapangan politik praktis oleh kiai dan tokoh NU dalam kapasitas personal bukan merupakan pelanggaran regulasi organisasi (AD/ART). Yang penting tak bawa nama dan atribut organisasi di lapangan politik praktis. [air]
