Bojonegoro (beritajatim.com) – Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko wilayah Sungai Bengawan Solo Bojonegoro meresahkan warga di kawasan terdampak. Mereka mengaku tahapan pembangunan bendungan di Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro itu tidak disampaikan secara terbuka.
“Kami selalu resah jika mendengar kabar soal rencana pembangunan bendungan Karangnongko,” ujar Warga Desa Ngelo Kecamatan Margomulyo, Suprianta, Rabu (10/5/2023).
Selain dia, hampir seluruh warga terdampak rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) itu mengalami hal yang sama. Ketakutan warga muncul lantaran tidak ada komunikasi yang jelas dari pemerintah kepada masyarakat. Bahkan, warga di tepian Sungai Bengawan Solo tengah hutan itu merasa selalu dibodohi.
“Saking tidak jelasnya informasi pembangunan Bendungan Karangnongko ini, rumah sudah doyong malas untuk memperbaiki. Ya, karena takutnya kalau sudah diperbaiki tiba-tiba digusur,” ungkap Kuswidianto.
Hal lain disampaikan Warga Dusun Ngelo, Supraptiwi. Ia mengaku tidak ingin menjual rumah beserta tanah yang sudah ditempatinya puluhan tahun silam itu. Selain tidak ingin menjual tanah dan rumahnya yang rencananya akan dibangun bendungan, pensiunan guru itu juga tidak ingin terpisah dengan kerabat Mbah Citro.
Baca Juga:
Pengajuan Bacaleg Pemilu 2024, di Bojonegoro Baru 4 Parpol yang Konfirmasi
“Kalau dibeli saya tidak mau. Kecuali direlokasi dan tetap berkumpul dengan kerabat Mbah Citro. Relokasi juga harus di lokasi sekitar hutan tidak jauh dari Bendungan Karangnongko,” tuntutnya.
Dalam proses pemindahan, lanjut dia, pemerintah juga harus menanggung biaya untuk kehidupan sehari-hari. Sebab, masa transisi sebelum bisa bekerja kembali juga akan menjadi masalah.
Rata-rata, warga sekitar bekerja sebagai petani penggarap hutan. “Jangan sampai sebelum warga bisa bekerja kembali ini tidak diurus,” tegasnya.
Proses pembangunan Bendung Gerak Karangrongko di Desa Ngelo memakan tiga dusun, yakni Dusun Jeruk, Matar dan Dusun Ngelo. Sedikitnya, fasilitas umum yang ada di desa setempat juga akan direlokasi. Seperti sekolah, tempat ibadah dan juga makam leluhur desa.
Makam leluhur desa setempat adalah Mbah Citro. Warga setempat masih mempercayai Petilasan Mbah Citro yang ada di lingkungan mereka merupakan cikal bakal pembuka lahan yang sekarang menjadi perkampungan. Warga juga tidak ingin petilasan leluhurnya dibongkar.
Baca Juga:
Nasdem Pecah Telur Pendaftaran Bacaleg di Bojonegoro
“Pada banjir besar 2007, warga semua mengungsi di petilasan ini. Karena satu-satunya yang tidak kemasukan air. Kami minta makam leluhur ini tidak dibongkar,” kata Kuswidianto.
Kuswidianto juga meminta kejelasan soal penyediaan fasilitas umum dari pemerintah sebelum direlokasi. Baik jaringan listrik, tempat pendidikan, tempat ibadah, dan juga tidak membongkar petilasan leluhurnya. “Beberapa fasilitas umum ini belum disinggung saat melakukan sosialisasi,” terangnya.
Beberapa keresahan warga ini belum terjawab. Sehingga, mereka membentuk sebuah paguyuban yang nantinya diharapkan bisa menjadi jembatan informasi dari pemerintah ke masyarakat setempat. Juga sebaliknya. Paguyuban Tim 9 Desa Ngelo itu terdiri dari perwakilan warga Dusun Jeruk, Matar, dan Dusun Ngelo.
“Paguyuban ini untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga bisa menjembatani ke pemerintah,” pungkas Ketua Paguyuban Desa Ngelo, Suprianta. [lus/beq]
