Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur mengungkap masih adanya ketimpangan program gizi yang dijalankan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Meski prevalensi stunting turun dari 17,7% pada 2023 menjadi 14,7% pada 2024, jumlah balita yang mengalami gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis masih mencapai 430.780 anak.
“Ini bukan hanya penurunan angka, tapi tentang bagaimana pemerataan program bisa benar-benar menyentuh daerah yang paling membutuhkan. Saat ini, masih banyak ketimpangan, baik dalam hal anggaran maupun pelaksanaan program,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Wara Sundary Renny Pramana, Senin (11/8/2025).
Bunda Renny sapaan lekatnya menegaskan bahwa meskipun APBD Jawa Timur 2026 mengalokasikan anggaran besar untuk penurunan stunting, distribusinya belum merata antar daerah. Dia mencontohkan Kabupaten Jember dan Mojokerto yang memiliki prevalensi stunting tinggi, namun belum mendapatkan porsi anggaran yang sebanding.
“Harus ada evaluasi serius terhadap alokasi anggaran. Daerah dengan angka stunting tinggi semestinya menjadi prioritas utama dalam pembagian anggaran dan sumber daya,” ucapnya.
Politisi asal Kediri ini juga mengungkap kesenjangan keberhasilan program antarwilayah. Dia menyebut Kota Surabaya sukses menurunkan stunting dari 28,9% pada 2021 menjadi 1,6% pada 2023 berkat pemanfaatan teknologi seperti aplikasi Sayang Warga, sementara Jember dan Mojokerto masih tertinggal.
“Kita bisa belajar dari Surabaya, bagaimana inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen politik bisa menghasilkan perubahan nyata. Tapi daerah lain perlu diberi kapasitas yang sama untuk bisa meniru keberhasilan ini,” lanjut Bunda Renny.
Selain soal anggaran, Bunda Renny mengkritisi keterbatasan tenaga kesehatan terlatih, khususnya di wilayah terpencil. Kondisi ini membuat cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif di daerah rentan menjadi tidak optimal.
“Kalau kita serius ingin menurunkan angka stunting, maka investasi SDM di lapangan adalah harga mati,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, Fraksi PDIP DPRD Jatim mendorong redistribusi anggaran penanganan stunting agar masuk dalam pembahasan Perubahan APBD 2025. Langkah ini diharapkan bisa memastikan daerah dengan prevalensi stunting tinggi mendapatkan perhatian prioritas.
“Kita ingin ada penguatan program stunting dalam pembahasan APBD Perubahan. Kami sudah mengusulkan agar daerah dengan kondisi gizi kronis tinggi menjadi perhatian khusus dalam pembahasan ini,” tegas anggota Komisi E DPRD Jatim.
Bunda Renny juga mendorong kebijakan strategis seperti redistribusi anggaran berbasis prevalensi, peningkatan kapasitas SDM kesehatan di daerah terpencil, pengembangan teknologi informasi pemantauan gizi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Penanganan stunting bukan hanya tugas Dinas Kesehatan. Ini harus melibatkan semua sektor pendidikan, sosial, hingga pertanian. Kita butuh kerja bersama, bukan kerja sendiri-sendiri,” tegas Bendahara DPD PDIP Jatim itu. [asg/but]
