Surabaya (beritajatim.com) – Komunikasi pemerintah di era demokrasi saat ini menghadapi tantangan. Ketidakjelasan dan kurangnya empati dalam penyampaian informasi publik seringkali memicu ketidakpercayaan dan krisis komunikasi.
Menyikapi itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair), Dr. Suko Widodo, menekankan pentingnya pemerintah memahami prinsip “Rakyat adalah Raja” dalam sistem demokrasi. Menurut Suko, pemerintah seharusnya berperan sebagai pelayan publik, bukan penguasa.
Ia pun menyoroti penggunaan diksi instruktif dan kurang empatik oleh juru bicara pemerintah dalam berbagai kesempatan. “Komunikasi itu irreversible, tidak bisa ditarik ulang. Pemerintah harus responsif, bukan reaktif, dengan memahami akar masalah sebelum berkomentar,” kata Suko, Rabu (9/4/2025).
Kegagalan komunikasi pemerintah, termasuk penanganan krisis, dapat berdampak negatif pada citra, kredibilitas, dan legitimasi pemerintahan. Kondisi ini dapat memicu demonstrasi dan kritik publik, mengganggu kondusivitas negara demokrasi.
Ironisnya, tindakan kontroversial pemerintah seringkali dibela oleh pihak-pihak tertentu, termasuk melalui penggunaan buzzer untuk membentuk persepsi publik. Strategi ini, menurut Dr. Suko, cenderung instruktif dan tidak membangun kesadaran publik.
“Dalam demokrasi yang bagus, terdapat media yang sehat,” tutur Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair tersebut.
Suko pun menegaskan pentingnya peran media independen dalam demokrasi yang sehat. Media memiliki fungsi utama untuk membangun kesadaran publik, menjalankan kontrol sosial terhadap pemerintah, dan menyuarakan kebenaran.
Media independen, yang tidak berpihak dan menjunjung tinggi transparansi serta objektivitas, sangat krusial dalam memastikan publik menerima informasi yang akurat dan terbebas dari hoaks. Keberadaan media semacam ini menjadi penyeimbang dan pilar penting dalam sistem demokrasi yang berkelanjutan. [ipl/suf]
