Surabaya (beritajatim.com) – Usulan menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) menuai kritik dari kalangan akademisi. Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga (Unair), Prof. Bagong Suyanto, menilai kebijakan tersebut tidak tepat dan melanggar hak dasar warga.
Prof. Bagong menyatakan bahwa vasektomi memang dapat menjadi bagian dari program keluarga berencana (KB) untuk melibatkan laki-laki, namun tidak pantas dijadikan prasyarat memperoleh bansos.
“Pendekatannya bukan pemaksaan, apalagi dengan ancaman. Yang dibutuhkan adalah edukasi dan penyadaran,” ujarnya, Rabu (7/5/2025).
Lebih lanjut, Prof. Bagong menilai wacana ini sarat dengan praktik biopolitik, yaitu bentuk kontrol negara terhadap tubuh warga negara. Menurutnya, negara seharusnya tidak mengatur aspek paling personal seperti pilihan reproduksi warga, terutama mereka yang berasal dari kelompok ekonomi lemah.
Dari sisi psikososial, ia juga memperingatkan bahwa kebijakan seperti ini dapat menimbulkan tekanan mental bagi penerima bantuan. Masyarakat bisa merasa terpaksa mengambil keputusan medis yang seharusnya bersifat sukarela.
“Jika negara mengatur pilihan reproduksi, masyarakat akan merasa tertekan. Apalagi jika mereka berada dalam posisi ekonomi yang lemah dan tidak memiliki pilihan lain,” jelas Prof Bagong.
Sebagai solusi, Prof. Bagong mendorong pemerintah untuk mengedepankan pendekatan berbasis edukasi dan insentif dalam program pengendalian penduduk.
“Edukasi dilakukan secara terus-menerus agar masyarakat benar-benar paham manfaat program KB. Selain itu, insentif dapat menjadi cara yang lebih adil untuk mendorong partisipasi, tanpa melanggar hak dasar warga atas tubuh,” tandasnya. [ipl/kun]
