Yogyakarta (beritajatim.com)– Pemerintah tengah merancang pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan ukuran mungil hanya 18 meter persegi. Meski diniatkan untuk menjawab kebutuhan papan, kebijakan ini dinilai berpotensi memunculkan masalah baru jika tidak disertai pendekatan menyeluruh terhadap kualitas hunian.
Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Dr. Nurhadi, menilai program tersebut bisa menjadi “jebakan kemiskinan baru” jika tidak dibarengi dengan perhatian terhadap kelayakan dan fasilitas pendukung yang memadai.
“Rumah memang kebutuhan dasar. Tapi rumah tanpa kualitas adalah tempat berlindung yang mencabut martabat,” tegas Nurhadi.
Bukan Sekadar Atap dan Dinding
Menurut Nurhadi, rumah subsidi ukuran mini memang menunjukkan niat baik negara dalam menjamin hak tempat tinggal. Namun, jika orientasinya hanya kuantitas dan biaya rendah, bisa menimbulkan dampak psikologis, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang paling banyak menghabiskan waktu di rumah.
Lebih jauh, hunian sempit dengan kualitas rendah dikhawatirkan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), stres, dan kehilangan ruang gerak yang layak.
“Kita tidak bisa bicara rumah tanpa bicara air bersih, sanitasi, transportasi, dan layanan kesehatan,” tambahnya.
Waspadai Munculnya Kawasan Kumuh Baru
Jika proyek perumahan skala besar ini hanya fokus pada membangun unit kecil dalam jumlah banyak, tanpa dukungan infrastruktur dan lingkungan yang layak, Nurhadi mengingatkan hal itu justru bisa memicu terbentuknya permukiman kumuh baru.
“Bayangkan masyarakat berpenghasilan rendah dikumpulkan dalam satu lokasi dengan akses terbatas. Lama-lama bisa jadi seperti slum area,” ujarnya.
Solusi: Hunian Vertikal yang Layak dan Berdaya Guna
Sebagai alternatif, Nurhadi mendorong pemerintah mempertimbangkan pembangunan rumah susun (rusun). Dengan anggaran yang sama, rusun bisa menyediakan ruang lebih luas, memiliki fasilitas bersama seperti taman, tempat bermain anak, hingga ruang komunitas.
“Lebih baik membangun rusun yang manusiawi daripada rumah tapak yang memiskinkan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya konsultasi langsung kepada calon penghuni MBR. Pemerintah perlu tahu seperti apa rumah layak menurut pandangan mereka agar kebijakan benar-benar menyasar kebutuhan riil, bukan sekadar angka di atas kertas. [aje]
