Gresik (beritajatim.com) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik di semester pertama 2023 baru mencapai 39,93%. Masih minimnya prosentase tersebut membuat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) setempat berupaya potensi yang ada bisa direalisasikan.
Pada akhir Juni 2023, realisasi pajak dan retribusi daerah baru mencapai Rp 381,03 miliar atau 39,93 persen dari target Rp 954,1 miliar. Belum tercapainya target itu karena ada sejumlah kendala di lapangan.
Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Reza Pahlevi mengatakan, pihaknya masih terus berupaya meningkatkan PAD. Masing-masing bidang saat ini fokus untuk merealisasikan potensi agar bisa menjadi pendapatan. “Kami berupaya terus mengupayakan. Jadi masih ada waktu hingga Desember 2023,” katanya, Rabu (9/8/2023).
Reza menambahkan, pada minggu pertama Agustus 2023, peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi sudah mengalami kenaikan. Yakni menjadi 45,72 persen. Untuk itu, dirinya optimis hingga tutup tahun anggaran 2023 masih bisa mengejar.
BACA JUGA:
Tidak Sesuai Taget, 30 Persen APBD 2023 Gresik Digeser
Ia menjelaskan beberapa potensi masih bisa dikejar seperti pajak restoran hingga reklame. Apalagi di Gresik banyak tumbuh restoran. Pekan lalu, pihaknya telah mengumpulkan resto dan cafe untuk melakukan sosialisasi. Hal ini sebagai upaya untuk untuk meningkatkan pendapatan. “Selain kami memaksimalkan pelaporan pajak, juga terkait pelaporan omsetnya,” ungkapnya.
Terkait dengan itu, lanjut Reza, pihaknya akan meningkatkan peran aparat pemerintah kecamatan untuk membantu menggali potensi pendapatan. Saat ini, teknisnya masih dibahas. “Ada rencana seperti itu. Tapi masih kami koordinasikan. Semoga hingga akhir tahun semua pendapatan bisa terealisasi dengan baik meskk tidak 100 persen,” tuturnya.
Seperti diketahui, APBD 2023 terancam mengalami defisit yang cukup besar. Dari perkiraan sementara, belanja pada APBD 2023 yang awalnya ditarget Rp 4 triliun kemungkinan akan turun di angka Rp 3,6 triliun. Hal sama juga pada pendapatan. Dari target Rp 3,8 triliun kemungkinan turun di angka Rp 3,2 triliun. [dny/suf]
