Bojonegoro (beritajatim.com) – Intervensi program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk menekan tingginya inflasi, baru sebatas soal pangan. Seperti pasar murah yang menjual kebutuhan bahan pokok dibawah harga pasar.
Sementara sesuai rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro, inflasi di daerah penghasil migas menempati urutan tertinggi di Jawa Timur. Terutama inflasi year to year (Y to Y) dari perhitungan Januari 2024 terhadap Januari 2023 mencapai 4,58 persen.
Sedangkan yang dihitung dari month to month (m to m) dari Januari 2024 dibandingkan Desember 2023 mengalami inflasi sebesar 0,14 persen. Jumlah tersebut sama dengan perhitungan year to date Desember 2023 yang mencatatkan 0,14 persen.
Penjabat Bupati (PJ) Bojonegoro, Andriyanto, menyatakan, meskipun terjadi kenaikan inflasi bulanan yang rendah, namun tingkat kenaikan tahunan cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menjalankan intervensi program yang masif, terutama penjualan beras dari Bulog, gula, dan minyak. “Memang Kabupaten Bojonegoro pada Januari 2024 menjadi wilayah baru yang dinilai secara nasional dalam hal inflasi,” ujarnya, Senin (5/2/2024).
Dalam wawancara, Andriyanto menekankan perhatian Pemkab Bojonegoro terhadap komponen-komponen yang memerlukan intervensi, khususnya komoditas seperti tomat, bawang putih, beras, sewa rumah, dan biaya pendidikan yang mengalami inflasi signifikan.
“Tentu hal ini akan kami bahas bersama dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Bagian mana yang perlu intervensi lebih dari pemerintah agar dapat menahan kenaikan harga yang cepat, yang juga berpengaruh pada tingginya tingkat inflasi,” terangnya.
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, Sukaemi, juga ikut berbicara mengenai upaya penurunan inflasi. Menurutnya, sejauh ini pihaknya telah menggelar operasi beras murah dengan harga Rp10.200 per kilogram.
Beras murah itu diperuntukkan bagi warga dengan car pembelian dibatasi maksimal 2 sak atau 10 kg per pembeli. Pasar murah yang sudah berjalan setiap bulan juga terus diperluas, dari 58 titik pada tahun 2023 menjadi 75 titik pada tahun 2024. “Masing-masing titik menyediakan 2 ton beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Semua langkah ini diharapkan dapat menghasilkan tingkat inflasi di bawah rata-rata Jawa Timur,” pungkasnya. [lus/kun]
