Jember (beritajatim.com) – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Jember, Jawa Timur, Dedy Dwi Setiawan, menilai pemilihan umum tahun ini lebih maju dibandingkan pemilu lima tahun sebelumnya.
“Ada kemajuan mulai dari sistemnya dengan adanya Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi). Tapi juga perlu ada evaluasi, agar pada Pemilu 2029 nanti walau ada kemajuan teknologi, paling tidak ada harus meminimalisasi kecurangan yang akan terjadi,” kata Dedy, Selasa (12/3/2024).
Menurut Dedy, sebenarnya pola yang diterapkan dalam Pemilu 2024 sama dengan Pemilu 2019. “Cuma cara inputnya saja yang berbeda. Jadi input dari tiap-tiap tempat pemungutan suara kalau dulu tidak langsung muncul di Sirekap. Sekarang mulai dimasukkan ke sistem, tapi kecurangan yang akan terjadi harus diantisipasi,” katanya.
Temuan dari Badan Pengawas Pemilu Jember dan laporan dari beberapa partai mengindikasikan keinginan persoalan yang muncul saat ini tak terjadi lagi pada pemilu mendatang.
Partai Nasional Demokrat kehilangan dua kursi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam pemilihan umum kali ini. Sebelumnya dalam Pemilu 2019, Nasdem memperoleh delapan kursi. Sempat terjadi insiden caleg Nasdem memprotes dugaan kecurangan dalam pemilu.
David Handoko Seto, calon legislator DPRD Kabupaten Jember bersama puluhan pendukungnya menghadang truk yang akan membawa kotak suara dari kantor Kecamatan Sumbersari ke kantor Komisi Pemilihan Umum setempat, Rabu (28/2/2024).
Menurut David, ada perubahan angka pada formulir D-Hasil yang sudah dibagikan kepada seluruh saksi partai saat hendak ditandatangani. “Perubahannya tidak main-main. Ada indikasi tidak tertutup kemungkinan terjadi jual beli suara,” katanya saat itu.
Sebelumnya, Jumadi Made, calon legislator Partai Nasional Demokrat, mengamuk di kantor Kecamatan Ajung, Jumat (16/2/2024), gara-gara suara yang diperolehnya hilang. “Di salinan C1 Hasil, suara saya tidak ada. Sementara di C1 Hasil atau plano yang besar, saya dapat 15 suara,” katanya.
Dedy menilai, kecurangan yang terjadi tak terkait dengan kualitas penyelenggara pemilu, melainkan karena adanya kesempatan. “Jangan beri ruang kesempatan kecurangan terjadi,” katanya. [wir]
