Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jatim, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai kesiapan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM dari sisi penarifan sangat lambat.
“Sehingga, banyak pengusaha transportasi atau angkutan yang menaikkan tarifnya sendiri-sendiri. Bahkan, ada yang menaikkan tarifnya sampai 100 persen. Pantauan saya di lapangan kemarin di Terminal Bungurasih, ada yang menaikkan tarif sebesar 30 persen, 50 persen dan 60 persen,” kata BHS kepada wartawan di kantornya, Rabu (7/9/2022).
Akibat tarif bus yang dinaikkan sendiri-sendiri, menurut dia, penumpang menjadi tidak mau naik bus. “Ini merugikan pengusaha bus itu sendiri. Ini akibat pemerintah lambat menghitung dan sosialisasi tarif kepada masyarakat dan pengusaha. Ini agar pengusaha punya panduan atau guidance dalam soal tarif,” ujarnya.
BHS membandingkan dengan Menteri Perhubungan (Menhub) era pemerintahan dulu. “Sebelum ada kebijakan kenaikan harga BBM, mereka sudah menghitung soal tarif. Jadi, ketika harga BBM naik, besaran kenaikan tarif bisa langsung diberlakukan saat itu juga,” tukas BHS yang juga Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini.
[berita-terkait number=”5″ tag=”bbm”]
BHS melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenhub lambat, tidak care atau peduli kepada rakyatnya. “Saat ini truk-truk logistik sudah naik 35-50 persen. Kami minta jangan sampai transportasi publik atau massal dinaikkan harga BBM-nya. Tapi, ternyata ikut dinaikkan. BLT juga harus diberikan kepada mereka yang bekerja di sektor transportasi, tidak hanya pekerja yang di bawah gaji Rp 3,5 juta saja. Ini kan tidak adil. Petani, nelayan dan lainnya juga harus dapat BLT,” tegas BHS yang juga Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Jatim ini.
Jika memberlakukan kenaikan harga BBM kepada transportasi publik, lanjut dia, tarif perjalanan juga pasti ikut naik. “Kasihan penumpang harus membayar lebih, kasihan juga pengelola bus karena pemasukan berkurang karena penumpang menurun. Semoga bisa segera ada solusi tepat untuk menangani transportasi publik ini,” pungkas anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra periode 2014-2019 ini. (tok/kun)
