Jombang (beritajatim.com) – Di balik megahnya bangunan kota dan hiruk-pikuk pembangunan, masih ada sudut-sudut sunyi di Jombang yang menyimpan kisah pilu.
Di sanalah, sekitar 18 ribu keluarga tinggal dalam rumah yang tidak layak huni—atap bocor, lantai tanah, dinding rapuh, dan sanitasi yang jauh dari kata sehat. Mereka hidup dalam kondisi yang tak hanya menyulitkan fisik, tapi juga melemahkan harapan.
Namun kini, secercah harapan itu mulai muncul. Bupati Jombang, H. Warsubi, mengambil langkah penuh keberanian—membawa suara warga miskin Jombang langsung ke pusat pemerintahan. Didampingi Kepala Bappeda, Dinas Perkim, dan Dinas PUPR, ia menghadap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Selasa (22/7/2025), untuk memperjuangkan satu hal: rumah yang layak bagi rakyat kecil.
Di hadapan para pejabat kementerian, Bupati Warsubi tidak berbicara dengan angka kosong. Ia menyuarakan harapan yang nyata. “Masih ada sekitar 18 ribu rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kelayakan huni,” ujarnya.
“Harapan kami, setidaknya 10 hingga 15 ribu rumah bisa segera dibangun kembali. Ini bukan soal proyek semata—ini soal martabat manusia,” lanjutnya.
Fokus utamanya adalah 10 persen penduduk dengan penghasilan terendah—mereka yang seringkali disebut sebagai masyarakat miskin ekstrem. Mereka hidup dalam keterbatasan, rentan terhadap guncangan ekonomi, dan hampir tak punya daya untuk bertahan jika tidak ada intervensi negara.
“Golongan kedua adalah warga yang sedikit lebih baik secara ekonomi, tapi tetap rentan. Ketika terjadi krisis, mereka bisa jatuh kembali ke jurang kemiskinan,” lanjut Warsubi. Oleh karena itu, intervensi berupa perbaikan rumah, bantuan sosial, dan perlindungan jangka panjang menjadi mutlak dibutuhkan.
Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bukan sekadar pembangunan fisik, tapi untuk mengembalikan harapan. Sebab, di dalam rumah yang layak, anak-anak bisa belajar dengan tenang, orangtua bisa bekerja dengan semangat, dan keluarga bisa menjalani hidup dengan lebih bermartabat.
“Rumah yang layak berarti hidup yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih sejahtera. Kami ingin seluruh warga Jombang merasakan hal itu, bukan hanya sebagian,” tegas Bupati Warsubi.
Bagi Warsubi, langkah ini bukan hanya administratif—ini adalah bentuk nyata kepemimpinan yang berpihak pada yang kecil, yang lemah, yang sering terpinggirkan. Lewat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Jombang bergerak menuju mimpi besar: meniadakan kemiskinan dari pondasi yang paling dasar—sebuah rumah yang layak untuk hidup yang manusiawi. [suf]
