Surabaya (beritajatim.com) – Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur bersama para pemangku kepentingan menggelar sosialisasi dan diskusi kelompok terarah atau FGD untuk merumuskan strategi menuju Zero Accident dan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Suites Hotel Surabaya, Rabu (21/10/2026), tersebut difokuskan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan tingkat fatalitas korban di wilayah Jawa Timur.
Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, AKBP Wawan Andi Susanto, mengatakan forum tersebut menjadi wadah kolaborasi antarinstansi untuk menyelaraskan pola penanganan kendaraan berdimensi dan bermuatan lebih.
“Pagi hari ini kami dari Ditlantas Polda Jatim beserta stakeholder terkait melakukan kegiatan diskusi kaitannya dengan zero accident menuju Zero ODOL 2027,” ujar Wawan.
Ia menegaskan target utama program ini adalah mewujudkan seluruh wilayah Jawa Timur bebas dari kendaraan yang melebihi batas muatan dan dimensi. Menurutnya, penertiban ODOL tidak hanya berdampak pada keselamatan, tetapi juga ketahanan infrastruktur jalan.
“Targetnya seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur kalau bisa Zero ODOL. Karena dengan Zero ODOL, insyaallah keselamatan lebih terjamin dan terjaga, serta infrastruktur jalan juga terawat untuk meminimalisir kecelakaan yang menimbulkan korban fatalitas cukup banyak,” katanya.
Berdasarkan data Ditlantas, kecelakaan yang melibatkan kendaraan ODOL terus mengalami peningkatan. Sebagian besar insiden terjadi di jalur arteri utama.
“Jalan-jalan arteri di ruas panjang, baik dari Surabaya menuju Jawa Tengah, itulah yang sering terjadi laka ODOL,” ucap Wawan.
Terkait penindakan, Wawan menyampaikan saat ini pihaknya masih fokus pada tahap sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha. Untuk langkah teknis penindakan, pihaknya masih menunggu Petunjuk dan Arahan atau Jukrah resmi dari Korlantas Polri.
Wawan juga menekankan pentingnya kesepakatan antara pemilik barang dan pengusaha angkutan sebagai kunci keberhasilan program Zero ODOL.
“Zero ODOL ini harus ada kesepakatan atau MOU antara pihak transporter dengan pihak pemilik barang angkutan. Kalau muatannya melebihi dan pihak transporter menolak mengangkut, tentu tidak akan terjadi masalah. Ini yang harus kita sinkronkan dan sinergikan,” tegasnya.
Dukungan terhadap program tersebut datang dari asosiasi pengusaha angkutan. Ketua DPD Klub Logindo Jawa Timur, Christin Adni, menyatakan pihaknya mendukung penuh kegiatan bimbingan dan penyuluhan masyarakat terorganisir untuk menjadi pelopor keselamatan lalu lintas menuju Zero ODOL 2027.
“Kami dari asosiasi Logindo Jatim mendukung Zero ODOL tahun 2027. Kami mendukung kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan semoga bisa berkolaborasi serta berjalan maksimal,” kata Christin.
Hal senada disampaikan Ketua DPC Kota Surabaya sekaligus perwakilan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aprindo), I Wayan Sumadita. Ia menyatakan Aprindo mendukung penuh kebijakan pemerintah.
“Aprindo hanya memberikan imbauan dan penegasan terhadap keputusan pemerintah. Anggota kami diingatkan untuk terus mengikuti dan mentaati peraturan yang berlaku. Selebihnya, keputusan penindakan tetap dikembalikan kepada pemerintah,” ujarnya. [uci/ted]
