Malang (beritajatim.com) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia akademik dalam menghadapi tantangan lingkungan global dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri LHK, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P., dalam acara Orientasi Pendidikan dan Kemahasiswaan (ORDIK) Pascasarjana Universitas Brawijaya (UB) di Malang, 18-19 Agustus 2025.
Diikuti oleh 2.255 mahasiswa baru program magister dan doktoral, ORDIK Pascasarjana UB tahun akademik 2025/2026 ini mengusung tema “Membangun Intelektual Pascasarjana yang Profesional, Berintegritas, dan Visioner Menuju Indonesia Emas 2045.”
Dalam sambutannya, Menteri Hanif menegaskan bahwa hampir 90% instrumen kebijakan di KLHK, mulai dari pengawasan hingga penegakan hukum, didasarkan pada basis ilmiah (scientific base). Oleh karena itu, peran pascasarjana sangat krusial.
“Kementerian tidak bisa menghukum seseorang tanpa adanya landasan ilmiah. Peran pascasarjana sangat penting untuk memberikan masukan ilmiah, seperti dalam menentukan kelayakan persetujuan lingkungan atau mengidentifikasi dugaan pelanggaran hukum,” ujar Hanif.
Ia juga menyoroti pentingnya langkah-langkah nyata yang sudah dilakukan Indonesia, termasuk menghentikan impor plastik bekas dan mendorong penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) yang kini sedang diusulkan menjadi regulasi wajib.
Senada dengan pernyataan Menteri LHK, Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc., menekankan bahwa pendidikan pascasarjana di UB berlandaskan pada riset mendalam.
“Aktivitas belajar mahasiswa pascasarjana berangkat dari riset yang melibatkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Mahasiswa harus menghasilkan temuan baru, bukan sekadar bersumber dari buku teks,” kata Prof. Widodo.
Prof. Widodo menambahkan bahwa setiap mahasiswa baru Pascasarjana UB diwajibkan mengenal dan memahami aspek-aspek sustainability atau keberlanjutan. Harapannya, tesis atau disertasi yang dihasilkan nantinya bisa berkontribusi pada isu-isu lingkungan.
Menteri Hanif juga memberikan pandangan komprehensif terkait isu sampah di Indonesia, khususnya plastik. Menurutnya, pemerintah fokus pada pengurangan plastik sekali pakai dan plastik yang mengandung bahan berbahaya, yang dikategorikan sebagai plastik problematik.
“Saat ini, KLHK sedang mengupayakan Peraturan Presiden tentang Waste to Energy sebagai solusi darurat, terutama bagi kota-kota besar dengan timbunan sampah harian lebih dari 1.000 ton. Hingga saat ini, tidak ada satu pun kabupaten/kota yang meraih predikat Adipura. Sebagian besar masih berada di kategori kota kotor, mencerminkan urgensi masalah pengelolaan sampah di tingkat lokal,” ujar Hanif.
Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, M.P. (Wakil Rektor Bidang Akademik) yang menjelaskan tentang kurikulum dan program studi baru yang fokus pada kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Hal itu dilakukan untuk memberi layanan penunjang akademik pada mahasiswa baru pascasarjana UB.
“Dengan bekal wawasan ini, mahasiswa baru Pascasarjana UB diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang profesional, berintegritas, dan visioner, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia,” ujar Prof Imam saat sesi wawancara. [dan/aje]
