Makkah (beritajatim.com) – Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, memperkuat kemitraan strategis dengan Pemerintah Arab Saudi melalui integrasi sistem digital dan komitmen kepatuhan terhadap regulasi Kerajaan guna menjamin perlindungan jutaan jemaah asal Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam forum Saudi-Indonesian Umrah Co. Exchange yang berlangsung di Al Hamra Umm Al Jud, Makkah, pada Senin (16/2/2026).
Langkah diplomasi ini menjadi krusial mengingat Indonesia merupakan pengirim jemaah umrah terbesar, termasuk kontribusi signifikan dari berbagai daerah di Jawa Timur. Menhaj hadir didampingi Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PEEHU) Prof. Jaenal Efendy, Staf Khusus Menteri Abd. Wahid, Plt. Staf Teknis Urusan Haji Jeddah Zakaria Anshori, serta jajaran direktur teknis kementerian.
“Bagi Indonesia, Arab Saudi adalah mitra utama dalam mengurus jemaah haji dan umrah. Setiap tahun jutaan jemaah kami datang sebagai Tamu Allah. Itu adalah kehormatan sekaligus amanah besar yang harus kita jaga bersama,” tegas Gus Irfan di hadapan para delegasi.
Menhaj menekankan bahwa hubungan bilateral ini berdiri kokoh di atas fondasi kepercayaan dan penghormatan timbal balik. Bagi pemerintah Indonesia, disiplin terhadap sistem dan hukum yang berlaku di Arab Saudi adalah prinsip utama yang tidak dapat ditawar demi kelancaran ibadah jemaah di Tanah Suci.
“Kami menghormati sepenuhnya aturan dan tata kelola yang berlaku di Saudi. Disiplin terhadap regulasi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral kami kepada jemaah,” katanya.
Visi besar Indonesia dalam kemitraan ini adalah memastikan setiap kebijakan, mulai dari prosedur visa hingga kontrak akomodasi, berujung pada kenyamanan jemaah. Menhaj menggambarkan kerja sama ini sebagai misi kemanusiaan yang harus dikelola secara profesional dan terukur.
“Di balik setiap prosedur visa, kontrak hotel, atau sistem digital, ada jemaah yang berharap bisa beribadah dengan tenang. Itu yang selalu menjadi pusat perhatian kami,” tegas sosok yang akrab disapa Gus Irfan tersebut.
Selaras dengan Saudi Vision 2030, Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap transformasi layanan berbasis teknologi. Digitalisasi dipandang bukan sekadar modernisasi, melainkan instrumen vital untuk memperkuat pengawasan dan keamanan bagi para Tamu Allah.
“Transformasi digital adalah arah masa depan. Indonesia siap mengintegrasikan sistem agar pelayanan semakin cepat, transparan, dan akuntabel,” ucap Menhaj.
Integrasi data lintas negara diharapkan menjadi solusi adaptif dalam menghadapi dinamika di lapangan. Sinkronisasi data antara visa, kesehatan, hingga asuransi akan mempermudah koordinasi saat terjadi situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat.
“Jika data visa, hotel, kesehatan, dan asuransi terhubung, maka perlindungan jemaah akan lebih kuat. Ketika terjadi keadaan darurat, respons kita bisa lebih cepat dan terkoordinasi,” jelasnya.
Menhaj menginginkan komitmen yang dibahas dalam forum internasional ini segera terimplementasi secara teknis pada kualitas pelayanan nyata di lapangan. Target utamanya adalah memastikan jemaah merasakan kehadiran negara dalam setiap tahapan perjalanan ibadah mereka.
“Kemitraan ini adalah amanah. Kita ingin memastikan setiap jemaah Indonesia merasa aman, dihormati, dan dilayani dengan baik sejak berangkat hingga kembali ke tanah air,” tutupnya. [ian]
