Ponorogo (beritajatim.com) – Banyaknya keturunan yang mengalami retardasi mental (keterbelakangan mental) di Ponorogo, salah satunya karena adanya perkawinan sedarah. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy datang ke bumi reyog, untuk menuntaskan perilaku tersebut hingga ke akarnya.
Meski saat ini diakui oleh Muhadjir bahwa sudah banyak warga yang diurai dan meluas ke luar Ponorogo untuk menghindari pernikahan sedarah. Namun, mereka masih punya keturunan dan bisa jadi juga masih akan mewarisi tradisi negatif stunting.
“Potensi itu masih ada, dan bisa menambah kemiskinan ekstrem,” ungkap Menko PMK saat meninjau difabel dan kemiskinan ekstrem di Desa Krebet dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Senin (4/4/2022).
Didampingi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Menko PMK Muhadjir Effendy mendapatkan laporan bahwa angka stunting di Ponorogo sudah turun 20 persen. Dengan keadaan itu, maka pernikahan sedarah ini harus menjadi perhatian serius pihak pemerintah daerah setempat. Hal itu dilakukan agar dapat terus menekan angka prevalensi stunting.
“Ini harus menjadi perhatian serius dari Pemkab Ponorogo. Supaya betul dipastikan kalau bisa disini sudah harus 0 persen stunting, di wilayah yang dulu dikenal sebagai kampung difabel,” katanya.
Salah satu daerah yakni di Desa Krebet dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon Ponorogo, sebelumnya terdapat banyak keluarga yang melakukan pernikahan sedarah. Akibatnya, tak jarang melahirkan keturunan yang difabel dan stunting.
[berita-terkait number=”5″ tag=”kemiskinan”]
“Banyak yang melahirkan difabel terutama stunting akibat perkawinan inses sedarah karena disini bertetangga saja kawinnya dan kebetulan pasangannya membawa gen yg tidak baik,” jelas Menko PMK.
Namun saat ini, lanjutnya, sudah ada kesadaran dari warga untuk menghindari hal tersebut dengan mencari jodoh di luar desa. Dan itu menjadi salah satu solusi yang terbaik. Agar tidak terjadi turunan dari gen yang negatif.
Saat ini, persentase angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ponorogo sudah menurun hingga 3,74 persen. Menurut data yang dihimpun Kemenko PMK, dari total 955 lebih ribu penduduk di Kabupaten Ponorogo, 90 ribu diantaranya merupakan penduduk miskin dan 86 ribu lainnya adalah penduduk miskin ekstrem.
“Miskin eksrem ini karena kondisi pendapatan warga yang sangat rendah dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap, serta kondisi rumah yang belum layak huni. Apalagi jika di dalam satu keluarga ada yang lansia dan difabel,” ujar Menko PMK.
Dalam kesempatan itu, Menko PMK menitipkan kepada Pemda setempat untuk terus bekerja keras dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem. “Kita masih butuh kerja keras bersama. Saya rasa ini sudah cukup bagus karena ada pusat pelayanan kesejahteraan sosial disini,” pungkasnya. [end/suf]
