Pamekasan (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, inisiasi mewujudkan pers sehat sekaligus penguatan menangkal informasi hoaks yang dapat berdampak negatif, mulai dari keresahan masyarakat, kerugian finansial hingga rusaknya individu maupun organisasi.
Inisiasi tersebut dimotori Media Call Center (MCC) PWI Pamekasan, dikemas dalam Workshop Tangkal Hoaks dengan tema ‘Pers Sehat untuk Pamekasan Bersahabat’ di Wahana Bina Praja Pemda Pamekasan, Jum’at (30/8/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri Pj Bupati Pamekasan, Masrukin, Pimpinan Sementara DPRD Pamekasan, Hasyim Asy’ari, Waka Polres Pamekasan, Kompol Andy Purnomo, Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jatim, Imaduddin, serta beberapa tokoh lainnya, seperti Marsuto Alfianto, HM Rudiyanto.
Selain itu juga tampak sejumlah mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Pamekasan, khususnya mereka yang tergabung dalam Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), serta beberapa anggota jurnalis dari berbagai komunitas di Pamekasan.
“Workshop ini merupakan inisiasi dari rekan-rekan MCC guna mewujudkan pers sehat sekaligus penguatan menangkal hoaks yang tentunya memiliki dampak negatif bagi banyak kalangan,” kata Ketua PWI Pamekasan, Khairul Anam.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan jika dampak dari informasi hoaks sangat besar dan cenderung merugikan. “Beragam informasi yang dikirim tanpa verifikasi bisa menjadi sumber ketidakpastian dan kebingungan,” ungkapnya.
“Maka dari itu, sangat penting bagi kita semua untuk bersama komitmen untuk menangkal hoaks dengan tidak menyebarkan informasi yang membingungkan dan meresahkan masyarakat,” imbuhnya.
Tidak kalah penting pihaknya juga menekankan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi, terutama jika sumbernya tidak jelas. “Banyak dampak negatif dari penyebaran informasi hoaks yang dapat membuat masyarakat curiga dan bisa membenci kelompok tertentu,” jelasnya.
“Terlebih dengan penyebaran informasi hoaks juga dapat memunculkan ketidakpercayaan terhadap informasi, termasuk juga bisa membuat masyarakat menjadi skeptis terhadap sumber informasi, termasuk media, pemerintah dan lembaga resmi lainnya. Apalagi hal ini dapat mengacaukan kemampuan masyarakat dalam membedakan antara fakta dan fiksi,” pungkasnya. [pin/kun]
