Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut petani sedang semringah karena harga gabah naik. “Petani-petaninya lagi happy,” katanya, sebagaimana dilansir Bisnis.com, Jumat (1/3/2024).
Kenaikan harga gabah ini seiring dengan naiknya harga beras di pasaran, meninggalkan harga eceran tertinggi (HET) yang diberlakukan Bapanas berdasarkan zonasi melalui peraturan bernomor 7 Tahun 2023.
Informasi yang diperoleh Beritajatim.com, harga beras premium di Kabupaten Jember yang merupakan lumbung padi di Jawa Timur masih berkisar pada Rp 15.900 – 16.100 per kilogram sejak 25 Februari 2024. Sementara beras medium berkisar pada harga Rp 14.900 – Rp 15.100 per kilogram.
Sementara itu, Bapanas menetapkan HET beras medium senilai Rp. 10.900 per kilogram dan beras premium Rp. 13.900 per kilogram di Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi.
HET beras medium di Zona 2 yang meliputi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Sumatera selain Lampung dan Sumsel, ditetapkan sebesar Rp. 11.500 dan beras premium Rp.14.400. HET Zona 3 yang meliputi Maluku dan Papua, untuk beras medium ditetapkan sebesar Rp. 11.800 dan untuk beras premium sebesar Rp. 14.800.
Namun ternyata tak semua petani segembira klaim Arief. “Apa yg disampaikan oleh Bapanas tak sesuai kenyataan. Ini yang bikin penentu kebijakan salah langkah,” kata Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jawa Timur Jumantoro, Minggu (3/3/2024).
Menurut Jumantoro, harga gabah kering panen di tingkat petani mengalami penurunan. “Per 1 Maret 2024, harga gabah berkisar Rp 6000 – 6200 per kilogram untuk varietas GH (Galur Harapan) dan Rp 6500-6800 untuk varietas IR,” katanya.
Dengan harga gabah sebesar itu, petani belum sepenuhnya ikut menikmati tingginya harga beras di pasaran. “Seyogyanya harga gabah minimal Rp 7.000 per kilogram di tingkat petani,” kata Jumantoro.
Banyak kendala yang dihadapi petani selama ini yang membuat kenaikan harga beras disambut biasa-biasa saja. Sejak pemerintah membatasi kuantitas alokasi dan jenis pupuk bersubsidi, ongkos operasional petani meningkat. Berdasarkan data yang dilansir katadata.co.id, sejak 2020, terjadi tren penurunan amggaran subsidi pupuk di Indonesia.
Setelah mengalokasikan Rp 34,31 triliun untuk pupuk bersubsidi pada 2019, pemerintah menurunkan alokasi menjadi Rp 31,1 triliun pada 2020, Rp 27,16 triliun pada 2021, dan Rp 25,28 triliun pada 2022.
Situasi semakin menyesakkan petani karena Kementerian Pertanian (Kementan) menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang membatasi pupuk bersubsidi hanya untuk Urea dan NPK. Dengan demikian, petani harus membeli ZA, dan SP-36 dengan harga pasar yang lebih mahal.
Tak hanya pupuk, biaya sewa lahan, biaya pestisida, dan ongkos tenaga kerja yang semakin mahal juga membuat biaya operasional meningkat. Muhammad Dhofir, petani asal Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, mengatakan, biaya sewa lahan saat ini Rp 10 juta per hektare per musim.
“Biaya operasionalnya Rp 20 juta – 23 juta. Kalau mau untung, ya harga gabah setidaknya Rp 7.300 – 7.500 per kilo,” kata Dhofir. Itu pun dengan syarat produktivitas normal, antara 6 – 7 ton per hektare.
Masalahnya, iklim yang tak bersahabat karena badai El Nino yang menyebabkan produktivitas menurun. Beritajatim.com pada Rabu (1/11/2023) memberitakan, ada petani yang bahkan memanen padi tak sampai satu ton per hektare.
Badan Pusat Statistik mencatat, ada 17.248.181 orang petani gurem yang menggarap lahan kurang dari setengah hektare di republik ini, yang tidak begitu diuntungkan dengan kenaikan harga beras di pasaran saat ini. Mereka bukan hanya produsen, tapi juga konsumen, sehingga melambungnya harga beras membuat biaya hidup mereka makin tinggi.
“Mereka baru bisa memanen padi setiap empat bulan sekali. Sementara mereka harus rutin beli beras,” kata Kusairi, salah satu anggota Komunitas Petani Jember.
Khudori dalam buku Ironi Negeri Beras menyebut adanya kesenjangan antarpetani. “Pendapatan petani yang memiliki tanah besarnya dua kali lipat lebih besar dibandingkan petani tak bertanah,” tulisnya.
Sebagian besar petani gurem ini tak tersentuh teknologi untuk mengefisienkan biaya operasional dan menjaga produktivitas tetap baik. Mereka juga tidak memiliki cukup modal untuk menggunakan sarana alat produksi pertanian seperti penggilingan dan tempat pengeringan, sehingga memilih langsung menjual gabah hasil panen ke pedagang tanpa bisa menyimpannya.
Fatimah Sandra Dewi, petani perempuan di Jember, mengatakan, sebagian besar petani butuh uang cepat saat panen untuk mengembalikan modal operasional bercocok tanam. “Ada modal yang berasal dari pinjaman, ada yang dari menggadaikan barang,” katanya.
Dhofir membandingkan pendapatan mereka dengan upah minimum regional (UMR). “UMR sekarang katakanlah Rp 2,2 juta per bulan. Kalau pendapatannya di bawah itu kan pusing,” katanya.
Ketua Kelompok Tani Makmur Jember, Wasil Abrori, justru memikirkan nasib buruh tani yang diupah Rp 30-60 ribu untuk jam kerja setengah hari. Bsrposisi sebagai konsumen sebagaimana petani gurem, buruh tani juga terimbas harga beras yang tinggi. Harga beras yang bergerak menjauhi HET membuat biaya hidup semakin tinggi. “Buruh tani terbebani dengan kenaikan harga beras. Sementara mereka kadang bekerja, kadang tidak,” kata Jumantoro.
Dengan situasi seperti ini, cita-cita grup musik Slank untuk melihat petani ‘ngitung laba panen pake komputer‘ dan ‘kirim order beras pake helikopter‘ sebagaimana lirik lagu ‘Pak Tani‘ pun akhirnya jauh panggang dari api. “Tak mungkin semua itu terjadi, 103 tahun lagi mungkin.” Dan Slank tinggal nama saat masa itu tiba. [wir]
