Jember (beritajatim.com) – Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2024 menunjukkan adanya potensi besar yang belum terkelola secara optimal.
“Jember memiliki potensi yang tak ternilai. Dari edamame yang menembus pasar ekspor, cerutu yang menjadi komoditas khas berkelas dunia, hingga lanskap alam dan budaya yang mampu menarik wisatawan dan menghidupkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal,” kata Nurhuda Candra Hidayat, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dalam sidang paripurna di DPRD Jember, Sabtu (29/6/2025) malam.
Nurhuda menegaskan, semua potensi tersebut bukan sekadar aset. “Ini peluang untuk membangun kedaulatan ekonomi dari akar rumput,” katanya.
Namun, Nurhuda mengingatkan, potensi sebesar apapun tidak akan berarti tanpa keberanian untuk mengubahnya menjadi kekuatan nyata. “Komitmen semata tidak cukup. Harus ada roadmap yang konkret, strategi yang jelas, serta keberanian untuk mengambil keputusan meski tidak selalu populer,” katanya.
Selain itu, menurut Nurhuda, kolaborasi dengan legislatif bukan hanya menempatkan DPRD Jember sebagai pengawas. “Tapi mitra sejati dalam menuntaskan agenda-agenda besar daerah. Dengan semangat gotong royong, transparansi, dan orientasi pada hasil, kita bisa menjadikan Jember bukan sekadar daerah yang bertahan,tetapi daerah yang tumbuh, mandiri, dan bermartabat,” katanya.
Sementara itu, Indi Naidha dari Fraksi PDI Perjuangan, mendesak agar komitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember tidak berhenti pada wacana. “Kami mendorong agar formulasi pemungutan parkir yang efektif segera diimplementasikan,” katanya.
Selain itu, PDI Perjuangan mendorong renegosiasi kerja sama penambangan batu kapur di Gunung Sadeng agar dilakukan kembali dengan menghadirkan keadilan dan manfaat ekonomi yang signifikan bagi daerah dan rakyat sekitar.
“Kami akan terus mengawal agar pengelolaan kekayaan alam ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, melainkan mampu menopang kesejahteraan seluruh rakyat Jember,” kata Indi.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendukung langkah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan usaha mikro kecil menengah berbasis kearifan lokal.
“Namun, kami menekankan pentingnya implementasi yang konkret dan terukur, termasuk pemanfaatan potensi lokal seperti komoditas cerutu dan edamame,” kata Siti Baidaus Sholeha, juru bicara Fraksi PPP.
Selain itu, Fraksi PPP mengharapkan agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dialokasikan lebih produktif untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan.
“Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengawal pelaksanaan APBD yang lebih baik dan berpihak pada rakyat,” kata Baidaus.
PAD dalam APBD Jember 2024 baru terealisasi Rp 774,17 miliar dari target Rp 928,68 miliar atau 83,36 persen. “Ini bukan sekadar angka yang meleset dari rencana. Ia adalah cermin dari tantangan kemandirian fiskal yang selama ini belum sepenuhnya kita jawab,” kata Nurhuda Candra Hidayat.
Nurhuda sepakat kemandirian fiskal bukan pilihan, melainkan keniscayaan. “Ini sebuah harga mati bagi daerah yang ingin berdiri tegak, tidak bergantung sepenuhnya pada pusat, dan mampu mengelola nasibnya sendiri,” katanya.
Namun kendati idealnya Pemkab Jember tidak terlalu bergantung pada pusat, Nurhuda mengapresiasi langkah taktis Bupati Muhammad Fawait untuk menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah kementerian di Jakarta.
“Langkah ini bukan sekadar bentuk koordinasi administratif, tapi merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperjuangkan program-program strategis yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Nurhuda. [wir]
