Pacitan (beritajatim.com) – Warga di Kabupaten Pacitan mulai mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG subsidi ukuran 3 kilogram menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Sejak Senin (9/3/2026), stok gas melon di sejumlah pangkalan dilaporkan kosong, sehingga masyarakat harus berkeliling mencari tabung LPG.
Salah satu warga Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Silvy, mengaku sudah mendatangi beberapa pangkalan LPG di wilayah kota Pacitan. Namun hingga kini ia belum berhasil mendapatkan gas subsidi tersebut.
“Mulai kemarin muter-muter wilayah Pacitan tidak dapat, kosong semua,” ujarnya.
Kelangkaan LPG 3 kilogram ini membuat masyarakat resah. Pasalnya, gas subsidi tersebut menjadi kebutuhan utama bagi rumah tangga maupun pelaku usaha kecil, terlebih menjelang Lebaran yang tinggal sekitar 10 hari lagi.
Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Kecamatan Tulakan. Selain sulit ditemukan, harga LPG 3 kilogram di tingkat pengecer mulai merangkak naik. Saat ini harga jualnya berkisar antara Rp22 ribu hingga Rp25 ribu per tabung.
Menanggapi keluhan masyarakat, Ketua Hiswana Migas Madiun, Agus Wiyono, memastikan bahwa pasokan LPG subsidi untuk wilayah Pacitan sebenarnya tidak mengalami pengurangan. Meski demikian, pihaknya akan melakukan penelusuran distribusi di tingkat pangkalan, khususnya di Desa Bangunsari.
“Sejauh ini suplai tidak ada pengurangan. Kami akan cek siapa pangkalan yang ada di wilayah Desa Bangunsari,” katanya.
Agus menjelaskan, di Desa Bangunsari terdapat sekitar 12 pangkalan LPG yang seharusnya mampu mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Secara kuota, pasokan LPG subsidi di wilayah tersebut dinilai masih aman.
Namun demikian, pengawasan penjualan di tingkat pangkalan diakui masih menjadi tantangan, meskipun saat ini distribusi sudah menggunakan sistem Merchant Apps Pertamina (MAP).
“Insya Allah untuk kecukupan kebutuhan masyarakat cukup. Cuma harus diakui kontrol penjualan pangkalan ini yang agak sulit, meskipun sudah pakai MAP,” jelasnya.
Menurut Agus, sistem pada aplikasi tersebut menggunakan basis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Akan tetapi, sistem tersebut belum membatasi pembelian berdasarkan domisili desa, sehingga LPG subsidi masih dapat dibeli oleh warga dari luar wilayah.
Karena itu, pihaknya meminta pangkalan agar memprioritaskan warga sekitar serta pelaku usaha mikro yang memang membutuhkan LPG subsidi untuk kegiatan sehari-hari.
“Di saat seperti ini mohon pangkalan memprioritaskan melayani lingkungan RT dan pelaku UKM setempat,” ujarnya.
Agus juga mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kondisi di lapangan. Ia menilai sinergi antara penyalur, Pertamina, dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar distribusi LPG subsidi tetap terkendali dan tidak memicu kepanikan masyarakat.
“Kami khawatir kalau berita seperti ini muncul dan tidak segera ditindaklanjuti, masyarakat bisa panik,” katanya.
Ia menegaskan, dari sisi pasokan pusat tidak ada pengurangan maupun keterlambatan distribusi LPG ke wilayah Pacitan. Jika pun terjadi keterlambatan, biasanya hanya dipengaruhi faktor alam yang menghambat jalur pengiriman.
“Kalau pun ada keterlambatan biasanya hanya soal waktu pengiriman saja, misalnya yang seharusnya siang jadi malam,” pungkasnya. [tri/beq]
