Jember (beritajatim.com) – Alfian Andri Wijaya, legislator DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengusulkan kepada pemerintah daerah setempat agar membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) bukan di pusat kota melainkan di kawasan pinggiran.
Alfian mengacu pada MPP di Kota Palembang, Sumatera Selatan. “MPP adalah instruksi presiden. MPP di Palembang jauh dari pusat perkotaan karena semangatnya ingin memeratakan pelayanan publik dan ingin mendekatkan diri kepada masyarakat,” katanya, ditulis Senin (24/4/2023).
Dengan MPP, semua jenis pelayanan tersentral dan diselesaikan di satu tempat. Pemkab Jember merencanakan lokasi MPP diletakkan di Gedung Serba Guna, Kecamatan Kaliwates, yang merupakan pusat kota. “Menurut hemat saya itu tidak tepat,” kata Alfian.
Alfian mengatakan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berada di pusat kota dan masih beroperasi memberikan pelayanan. “Lalu di mana semangat mendekatkan diri kepada masyarakat kalau di pusat kota Jember masih ada MPP?” katanya.
Problem pelayanan publik di Jember, menurut Alfian, adalah tidak meratanya sarana dan prasarana pelayanan tersebut di kawasan Jember selatan dan agak ke barat.
“Seharusnya ada pemerataan dengan menempatkan MPP agak ke selatan atau agak ke barat, misalkan di Kecamatan Balung dan sekitarnya. Bayangkan, perjalanan dari Kecamatan Gumukmas ke pusat kota membutuhkan waktu satu jam lebih. Kalau MPP di sekitar Balung, akan lebih enak,” kata Alfian.
Alfian menyarankan kepada Pemkab Jember agar mengalokasikan anggaran pembangunan gedung MPP di kawasan pinggiran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). “Kalau di sana tidak ada gedung memadai, ya harus dianggarkan. Jadi negara harus mencari solusi. Mereka kan digaji rakyat untuk mencari solusi,” katanya.
Alfian tak khawatir alokasi anggaran untuk gedung MPP disebut pemborosan. “Selama untuk kepentingan masyarakat, tak ada kata pemborosan. Justru efisiensi harus dilakukan Pemkab Jember terhadap, misalkan, anggaran makanan dan minuman,” katanya.
Alfian juga mendesak agar kegiatan seremonial yang memakan biaya dikurangi. “Di situ efisiensinya. Jadi saya berharap pembangunan pelayanan publik bisa merata. Ini prioritas kedua setelah pembangunan infrastruktur,” katanya.
Alfian mencontohkan pemerataan pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan. “Di Kecamatan Balung ada rumah sakit daerah yang melayani masyarakat di sekitar sana,” katanya. [wir]
